Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
IKB UI: Ada Indikasi Kuat Kejahatan HAM Pemilu 2019, KOMNAS HAM Agar Lakukan Investigasi
2019-05-14 21:29:38

Tampak saat rombongan IKB-UI melaporkan ke kantor Komnas HAM, di Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Merasa sangat khawatir terkait perkembangan kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dengan adanya kecurangan Pemilu 2019 yang terstruktur, sistematis, dan massif, sekelompok aktivis mengatasnamakan Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) mendatangi gedung kantor Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) yang berlokasi dibilangan Menteng, tepatnya di jalan Latuharhari, Jakarta Pusat pada, Selasa (14/5).

Ramli Kamidin mengatakan bahwa, Komnas HAM, kami minta untuk mengungkap kejahatan HAM penyelenggara PEMILU 2019. "Ini salah satu bentuk seruan kemanusian menghargai nyawa anak bangsa korban meninggalnya petugas KPPS, menelan semakin bertambah capai 610 jiwa lebih," ungkap Ramli, Selasa (14/5).

Sementara, Mantnoer Hidayat yang juga turut hadir menambahkan bahwa, IKB UI ke Komnas HAM juga dalam upaya memandang dimana penyelenggara PEMILU berperilaku membahayakan jiwa petugas KPPS dan patut diduga sudah melakukan kejahatan HAM dalam hal ini.

Bahkan, IKB UI juga telah mencatat setidaknya ada sejumlah fakta terkait kelalaian dan ketidaklayakan proses kerja diberikan KPU bagi petugas KPPS. "Soalnya, belakangan ini diketahui para petugas KPPS yang meninggal dunia mengalami muntah darah, sakit di dada dan stroke," ujarnya.

Fakta dilapangan juga menunjukan, ada kelalaian standar kerja tidak dilakukan oleh KPU. Kemukanya, seperti pemberitauan jangka waktu kerja, tes kesehatan baik fisik maupun psikologis bagi seluruh calon KPPS. "Padahal KPU memperkerjakan petugas KPPS; notabene mencakup mayoritas berusia kisaran 50 hingga 59 tahun," jelasnya.

Stroke dan gagal jantung menjadi penyebab kematian paling banyak dari ke-455 kasus. Maka, KPU membuka ruang kelalaian kemanusian terbesar, seperti persyaratan keterangan sehat dibuat cukup di Puskesmas tanpa pemeriksaan mendalam. "Dampaknya surat
tersebut adalah formalitas. Merekrut orang 'di hire' bekerja dengan riwayat kesehatan yang buruk adalah unsur kejahatan yang terang benderang dilakukan KPU. "

KPU juga gagal memberitahukan bobot tugas petugas KPPS, yang menyebabkan mereka bekerja nonstop selama dua hari tidak tidur.

"KPU patut diduga melakukan kejahatan slavery modern dengan memberikan bobot tugas yang demikian berat dan kompensasi yang begitu minim. KPU telah mengangap murah nyawa anak negeri dengan memberikan kompensasi yang sangat kecil kepada korban kematian petugas KPPS, padahal mereka bekerja begitu luar biasa untuk kemajuan demokrasi Indonesia," urainya.

"Bagi IKB-UI, KPU seakan telah menjadi mesin pembunuh terbesar warga negara Indonesia, maka itulah meminta KOMNAS HAM melakukan investigasi kejahatan pelanggaran HAM oleh Komisi Pemilihan Umum," pungkasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sambut PON XX 2020 Papua, Polda Metro Jaya Serukan 'Narkoba NO!! Prestasi YES!!
PKS Tolak Rencana Kenaikan Tarif Cukai Pemanis Minuman
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Bareskrim Polri Dukung Yayasan GONG Indonesia Bangun Standarisasi Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba
Kunjungan Jokowi ke Riau, Syahrul Aidi Minta Bukan Jalan Tol Saja Dibangun, Tapi Juga Jalan Umum
Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Aksi 212, Sobri Lubis: Sesuai Hukum Islam, Potong Tangan Koruptor di Bawah 1 Miliar, Diatasnya Potong Leher Saja
Polisi: Artis Sinetron Aulia Farhan Ngaku Sudah 6 Bulan Gunakan Sabu dan Pelaku DK Masih Didalami
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Hasil Pengungkapan Kasus Narkoba Senilai Total 1,5 Triliun
Mahfud MD Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya
BNN Temukan 1 Ton Ganja Siap Edar di Pool Mobil Truck
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]