Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Hutang Luar Negeri
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
2018-10-17 05:37:58

Ilustrasi. Lambang huruf timbul Bank Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Agustus 2018 sebesar US$360,7 miliar atau setara Rp5.410,50 triliun (kurs Rp15.000), naik 5,14 persen (yoy) dibandingkan dengan posisi ULN Indonesia tahun lalu diperiode yang sama yang sebesar US$340,5 miliar. ULN juga tumbuh meningkat dibanding pertumbuhan dibulan sebelumnya yang sebesar 5,08 persen.

Seperti dikutip laman BI di Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018 menyebutkan, ULN Indonesia pada akhir Agustus 2018 yang tercatat sebesar US$360,7 miliar ini terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$181,3 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$179,4 miliar. Menurut BI, pertumbuhan ULN yang mencapai 5,14 persen (yoy) itu masih relatif stabil.

Pertumbuhan ULN Indonesia pada Agustus 2018 dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ULN swasta di tengah melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah dan bank sentral. Jika dirincikan, posisi ULN pemerintah pada akhir Agustus 2018 tercatat US$178,1 miliar atau tumbuh 4,07 persen (yoy), sedikit melambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan dibulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,12 persen (yoy).

Secara bulanan, posisi ULN pemerintah tercatat meningkat dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya karena adanya net penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, serta net pembelian Surat Berharga Negara (SBN) domestik oleh investor asing. Penarikan pinjaman antara lain berasal dari Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung program yang dijalankan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, ULN swasta pada Agustus 2018 tercatat meningkat. Posisi ULN swasta pada akhir Agustus 2018 sebesar US$179,4 miliar atau tumbuh 6,7 persen secara tahunan, atau meningkat dari periode sebelumnya yang tumbuh 6,49 persen.

ULN swasta tersebut terutama dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta dikatakannya mencapai 72,5 persen, dan relatif stabil dibandingkan dengan pangsa pada periode sebelumnya.

"Perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Agustus 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen," ungkapnya.

Berdasarkan jangka waktu, BI mencatat, struktur ULN Indonesia pada periode laporan tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,8 persen dari total ULN.

Karena itu, ditegaskannya, Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.(infobanknews/viva/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Hutang Luar Negeri
Gerindra: Siklus Pembiayaan Utang dengan Berutang Harus Segera Diatasi
Utang Pemerintah Meningkat Pesat, Pertumbuhan Ekonomi Stagnan dan Cenderung Menurun?
Fuad Bawazier: Aneh, Sri Mulyani Tidak Tahu Utang Gede-Gedean Dipakai untuk Apa
Pemerintah Indonesia Harus Berhati-Hati Dalam Berutang
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik
Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong
Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi
DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023
BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]