Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Media
Humas Monopoli Liputan, Wartawan Boikot Liputan Wapres di Samarinda
Thursday 19 Jun 2014 23:14:36

Demo sejumlah wartawan yang meletakkan kartu ID Pers dan kamera dilantai acara Peliputan Wapres Boediono di Samarinda, Kamis (19/6).(Foto: BH/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sejumlah wartawan dari media televisi, cetak dan media online nasional maupun lokal, kecewa dengan sikap dari pihak pengaman yang mengusir sejumlah wartawan, yang sudah berada dalam lokasi gelar TTG-N XVI, yang menjadi tempat wakil Presiden Indonesia Boediono beserta rombongan, melakukan pemantauan langsung hasil pameran dari semua daerah provinsi di tanah air.

Insiden yang membuat sejumlah wartawan kecewa, dan menanggalkan I'd Card peliputan Pers yang dikeluarkan pihak panitia, juga kartu persnya serta alat peraga peliputan seperti; camera dan handycam dan diletakan di tanah sebagai tanda terpasungnya media saat melakukan peliputan Wapres Boediono. Para awak media ini diminta untuk mengambil gambar dari luar stand pameran, padahal acara pameran gelar TTG-N XVI untuk umum.

"Para wartawan diminta untuk keluar dari ruangan ini, ada perintah terakhir dari atasan, wartawan diminta keluar dan ambil gambar dari luar saja," perintah salah satu anggota TNI.

Diluar arena pameran semua wartawan yang kecewa lalu menanggalkan semua atribut peliputan; I'd Card, Kartu Pers serta Camera dan Handycam dan meletakan barang-barang ditanah. I'd Card Pers yang dikeluarkan panitia dikembalikan kepada anggota Pangdam VI yang menerbitkan kartu tersebut.

Salah seorang media televisi nasional, Asho, yang merupakan kontributor TVOne di Samarinda mengatakan kekecewaannya, karena saat hendak masuk di arena pameran yang merupakan tempat Wapres Boediono melihat arena pameran, didorong keluar, jelas Asho.

"Saya hendak masuk, namun petugas yang menjaga pintu masuk langsung mendorong saya keluar," ujar Asho.

Kekecewaan yang sama juga dilontarkan oleh pewarta Deny kontributor BeritaSatu, Deni ungkapkan rasa kecewanya kepada teman-teman, bahwa ketika dirinya bersama dengan yang lain, dengan memiliki I'd ring satu dengan dua stempel sudah berada di dalam arena pameran, menunggu Wapres Boediono dan rombongan melihat pameran, tiba-tiba salah seorang anggota memerintahkan untuk keluar dari ruangan dan diminta ambil gambar Wapres hanya dari luar saja, ketus Deny.

"Saya sangat kecewa dengan tindakan pengusiran dari ruangan stand pameran, pada hal itu yang terpenting mengambil gambar moment wapres melihat stand pameran dan berdialog dengan peserta pameran, I'd dan kartu pers yang kami tanggalkan merupakan bentuk kekecewaan dan akan kami blokir pemberitan kegiatan wapres," kecam Deny.

Kejadian seperti ini, nampaknya adanya diskriminasi dari Humas Provinsi Kaltim yang memonopoli untuk peliputan kegiatan wapres, sehingga wartawan baik elektronik, online, cetak nasional dan lokal yang sangat dirugikan.

Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman Letkol Chb Totok Surahmat, kepada wartawan di luar arena pameran TTG-N XVI mengatakan bahwa, karena pertimbangan tempatnya sangat sempit, protokol dari pada nanti mengganggu perjalanan beliau, beberapa wartawan pemerintah saja yang libut, terang Totok.

"Saya ucapkan mohon maaf kepada rekan-rekan semua, lain kali saya berjanji untuk seluas-luasnya bagi wartawan, ini karena, keterbatasan tempat saja kita pertimbangkan sangat rumitlah," ujar Totok.

Alasan lain menurut Kapendam VI, banyak wartawan yang tidak terdata juga, setelah mempelajari banyak humas sebagai peserta, mudah-mudahan lain waktu dapat memberikan seluasya kepada wartawan.

"Setelah saya pelajari, wartawan dari humas sebagai peserta, mohon maaf atas ketidak nyamanan bapak, mudahan lain waktu saya akan buka seluasnya," pungkas Totok Surahmat.(bhc/gaj)


 
Berita Terkait Media
 
LSP Pers Indonesia Apresiasi Digitalisasi dan Pelayanan Prima PTUN Jakarta
 
Dewan Pers Indonesia dan SPRI Ajukan 8 Tuntutan Kemerdekaan Pers kepada Presiden
 
LKPP Terima Pengaduan WAKOMINDO Terkait Diskriminasi Kerjasama Media di Pemerintahan Daerah
 
Biro PP Lakukan 'Media Visit' Massifikasi Informasi Kinerja DPR dan Persiapan IPU
 
Perselisihan Kapolrestro Depok-Wartawan Dimusyawarahkan, Kompolnas: Media Membantu Polri
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]