Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
Kasus Sewa Pesawat Merpati
Hotasi Nababan Diputus Bebas, Fitra Minta KY Turun Tangan
Tuesday 19 Feb 2013 20:41:37

Gedung Komisi Yudisial (KY).(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutus bebas Hotasi Nababan terdakwa kasus korupsi. Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim Ketua Pangeran Napitupulu yang membacakan putusan tersebut, Selasa (19/2).

Hotasi Nababan adalah mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines yang sebelumnya dalam dakwaan jaksa, Hotasi Nababan dituntut 4 tahun dan denda Rp 500 juta karena dianggap menyalahgunakan wewenang terkait sewa pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-500, yang diancam pidana pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi mempertanyakan putusan tersebut.

"Saya mengecewakan hal itu, mengapa jaksa itu bisa membebaskan, selain hakim, jaksa termasuk juga, apa yang dibawa ke sidang itu apa datanya sudah lengkap?," Kata Uchok kepada Pewarta BeritaHUKUM.com.

Vonis bebas ini merupakan sejarah baru, karena belum pernah sekalipun Pengadilan Tipikor menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dugaan korupsi.

"Bingung jadinya, lebih baik KY turun menyelidiki, karena ini mencurigakan, apa sih yang terjadi di dalam vonis sidang itu," terang Uchok.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Kasus Sewa Pesawat Merpati
 
Masa Pengajuan Kasasi Hotasi Hampir Habis
 
Ajukan Kasasi Hotasi, Kejagung Tunggu Salinan Putusan
 
Putusan Bebas Hotasi Nababan Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
 
Hotasi Nababan Diputus Bebas, Fitra Minta KY Turun Tangan
 
Mantan GM Merpati Jadi Tersangka Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]