HONG KONG, Berita HUKUM - Berbagai kelompok pro-demokrasi Hong Kong menyatakan tekad untuk menentang ketetapan pemerintah Cina untuk menyeleksi calon peserta pemilihan pemimpin Hongkong mendatang. Pemilu yang dijadwalkan tahun 2017 mendatang, akan merupakan pertama kalinya pemimpin Hong Kong dipilih melalui pemilihan langsung.
Namun parlemen Cina menetapkan peraturan, bahwa para calon yang akan ikut pemilihan itu harus mendapat persetujuan lebih dari setengah anggota badan pencalonan yang akan dibentuk.
Para aktivis demokrasi yang gusar atas ketetapan itu bertekad mengambil alih kawasan Central, yang merupakan pusat bisnis Hong Kong.
Salah seorang pendiri gerakan Duduki Central (Occupy Central), Benny Tai Yiu-ting, mengatakan: "Ini akhir dari dialog, Dalam beberapa hari mendatang, Duduki Central akan melancarkan gelombang demi gelombang unjuk rasa."
"Kami akan menyelenggarakan aksi menduduki Central besar-besaran."
Hari Minggu, sebuah kelompok pro demokrasi sudah berunjuk rasa di sebuah taman depan markas besar pemerintahan Hong Kong.
Seorang pengunjuk rasa, Henry Chung, mengataka kepada Agence France-Presse: "Kami sudah menunggu (pemilu langsung) ini sejak bertahun-tahun. Namun sia-sia."
Ketua Partai Demokrat, Emily Lau Wai-hing kepada AFP mengatakan: "Ini satu orang satu suara, tapi pilihannya sudah ditentukan. Di Korea Utara bisa terjadi seperti itu, tapi tak bisa disebut demokrasi.(BBC/bhc/sya) |
