Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
CPNS
Hindari Kecurangan, Proses Penerimaan CPNS Harus Transparan
2018-09-29 09:26:35

Ilustrasi. Tata cara pendaftaran CPNS Nasional tahun 2018.(Foto:
PALEMBANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji berharap, agar proses penerimaan CPNS tidak terjadi kecurangan maka harus transparan. Prosesnya dibuka, kalau tes berbasis komputer dengan sistem BKN sekarang semua jawaban langsung dapat dilihat artinya realtime bisa langsung ketahuan.

"Untuk proses wawancara dalam perekrutan CPNS, kami sudah bicarakan dengan BKN dan Ombudsman serta penegak hukum agar dilakukan secara transparan sehingga ada alasan mengapa ada yang yang diterima dan ada yang ditolak atau tidak diterima. Kriteria peraturannya harus jelas dan tegas," ungkapnya, di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/9).

Menurut Sirmadji, Kunjungan kerja spesifik Panja Pengawasan Komisi II DPR RI dimaksudkan untuk melihat secara langsung dan mencari masukan terkait permasalahan di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk membahas tentang Rekrutmen CPNS, Mutasi Pegawai, Netralitas ASN pada pemilu dan Penanganan Honorer K2.

"Kami apresiasi Pemprov Sumsel sudah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang membuat roadmap yang baik, termasuk membuat evaluasi, analisis kebutuhan pegawai sehingga formasi yang dibuka dan kebutuhan di lapangan menjadi maching," ujarnya

Terkait dengan permasalahan kesulitan masyarakat yang akan mengakses dan mendaftar menjadi CPNS karena server down, ia mengatakan dengan mendaftar online semestinya menjadi lebih mudah bukan sebaliknya. Karena itu dia meminta aparat terkait segera menyelesaikan masalah itu agar proses pendaftaran dan perekrutan CPNS berjalan dengan baik.

"Kami juga berinteraksi dengan ombudsman, dapat dijadikan tempat untuk menyampaikan keluhan agar proses pembukaan dan perekrutan CPNS berjalan dengan baik," tandasnya.(Andri/mp/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait CPNS
Tuai Pertanyaan, Ada Apa dengan BKD PSDM Kaur terkait Rekrut CPNS 2018?
Hindari Kecurangan, Proses Penerimaan CPNS Harus Transparan
Hari Ini Baru Pengumuman, Kementerian PANRB: Pendaftaran CPNS Paling Cepat 26 September 2018
Banyak Peminat, Pendaftaran Online CPNS Diperpanjang Sampai 7 September
CAT: Metode Tes Seleksi Pegawai nan Efisien
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]