Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
CPNS
Hindari Kecurangan, Proses Penerimaan CPNS Harus Transparan
2018-09-29 09:26:35

Ilustrasi. Tata cara pendaftaran CPNS Nasional tahun 2018.(Foto:
PALEMBANG, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji berharap, agar proses penerimaan CPNS tidak terjadi kecurangan maka harus transparan. Prosesnya dibuka, kalau tes berbasis komputer dengan sistem BKN sekarang semua jawaban langsung dapat dilihat artinya realtime bisa langsung ketahuan.

"Untuk proses wawancara dalam perekrutan CPNS, kami sudah bicarakan dengan BKN dan Ombudsman serta penegak hukum agar dilakukan secara transparan sehingga ada alasan mengapa ada yang yang diterima dan ada yang ditolak atau tidak diterima. Kriteria peraturannya harus jelas dan tegas," ungkapnya, di Kantor Gubernur Sumsel, Kamis (27/9).

Menurut Sirmadji, Kunjungan kerja spesifik Panja Pengawasan Komisi II DPR RI dimaksudkan untuk melihat secara langsung dan mencari masukan terkait permasalahan di bidang Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk membahas tentang Rekrutmen CPNS, Mutasi Pegawai, Netralitas ASN pada pemilu dan Penanganan Honorer K2.

"Kami apresiasi Pemprov Sumsel sudah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang membuat roadmap yang baik, termasuk membuat evaluasi, analisis kebutuhan pegawai sehingga formasi yang dibuka dan kebutuhan di lapangan menjadi maching," ujarnya

Terkait dengan permasalahan kesulitan masyarakat yang akan mengakses dan mendaftar menjadi CPNS karena server down, ia mengatakan dengan mendaftar online semestinya menjadi lebih mudah bukan sebaliknya. Karena itu dia meminta aparat terkait segera menyelesaikan masalah itu agar proses pendaftaran dan perekrutan CPNS berjalan dengan baik.

"Kami juga berinteraksi dengan ombudsman, dapat dijadikan tempat untuk menyampaikan keluhan agar proses pembukaan dan perekrutan CPNS berjalan dengan baik," tandasnya.(Andri/mp/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait CPNS
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan
Karena Isu Miring Tes CPNS 2018 di Kaur, Pemda Kaur Lakukan Jumpa Pers
BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur
Ketua Komisi I DPRD Pertanyakan Mengapa Tes CPNS Kaur 2018 Gunakan UNBK Kemendikbud
Tuai Pertanyaan, Ada Apa dengan BKD PSDM Kaur terkait Rekrut CPNS 2018?
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019
Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]