JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana penangkapan tokoh pemuda Rosalia Marshal alias Hercules berpotensi besar menganggu stabilitas hubungan antara Indonesia dan Timor Leste.
Karena itu, pemerintah melalui Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia harus bisa membuka dialog terutama mengenai pernyataan Panglima Angkatan Pertahanan Timor Leste (F-FDTL) Mayor Jenderal, Lere Anan Timur, yang ingin menangkap Hercules.
"Apa alasan ditangkapnya Hercules, dia kan WNI. Apa dasar hukumnya. Kalau tanpa dasar hukum yang jelas, itu akan melanggar HAM," kata Anggota Komisi I DPR, Lily Wahid di Jakarta, Sabtu (12/1).
Adik mantan Presiden RI, KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur ini menambahkan, bila tak segera diselesaikan, maka bisa merusak hubungan kedua negara. Ia juga mempertanyakan, apakah pernyataan Lere itu merupakan pernyataan resmi pemerintah atau sebatas penyataan pribadi.
Ia juga mempertanyakan, apakah pernyataan Lere itu merupakan pernyataan resmi pemerintah atau sebatas penyataan pribadi.
"Kalau pernyataan itu bukan resmi pemerintah Timor Leste, tak perlu ditanggapi," kata Lily Wahid, seperti yang dikutip dari tribunnews.com, pada Sabtu (12/1).
Sebagaimana dilansir dari situs timorhauniandoben.com, Panglima Angkatan Pertahanan Timor Leste (F-FDTL) Mayor Jenderal, Lere Anan Timur, tidak setuju dengan kembalinya mantan pro integrasi Hercules ke Timor Leste.
"Saya mendengar bahwa warga di Atambua ingin kembali ke Timor, saya tidak setuju dengan hal ini. Meskipun beberapa dari pemimpin kita (Timor Leste), ingin menciptakan persatuan nasional," kata Lere.
Kedatangan Hercules ke Timor Leste melalui bandara Comoro-Dili dinilai akan menganggu stabilitas negara eks jajahan Portugis tersebut.(tbn/bhc/opn) |
