Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Garam
Henry Indraguna: Diduga Pemda Kupang Mempersulit Perizinan Industri Garam PT PKGD
2018-10-01 12:09:12

Ketua Tim Kuasa Hukum PT. PKGD, Henry Indraguna melalui WA, Senin (1/10).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Puncak Keemasan Garam Dunia (PT. PKGD) sudah beberapa kali mengajukan permohonan izin, ada dugaan pengurusan izin hingga saat ini belum diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 1992 dengan berbagai alasan oleh Pemda setempat.

"Klien kami PT. PKGD mengambil alih pengelolahan lahan yang terdapat dalam SHGU No.6/1992 dari PT. PGGS. Oleh karena itu HGU PT. PGGS di akuisisi sejak 2017 oleh PT. PKGD. Setelah di ambil alih, PT. PKGD memintah restu kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), tapi mengapa sampai sekarang sulit dikeluarkan izin usaha industri garam tersebut," ujar Ketua Tim Kuasa Hukum PT. PKGD, Henry Indraguna melalui WA, Senin (1/10).

HGU PT. Panggung Guna Ganda Semesta (PT. PGGS) sejak 1992 telah di akuisisi 100% saham barunya oleh perusahaan PT. PKGD sejak tahun 2017, di atas lahan seluas 3.720 hektare. Setelah di ambil alih PT. PKGD, mereka telah membangun pra infrastruktur.

"Ironisnya di atas lahan HGU yang terbentang dari Desa Oebelo hingga Nunkurus seluas 3.720 hektare, bahkan sudah berdiri sejumlah perusahaan garam lain atas restu dan ijin Pemerintah Kabupaten Kupang," jelas Henry.

Padahal PT. PKGD akan berinvestasi dalam menjalankan usaha industri garam ini mencapai 1,8 triliun rupiah. Ini bukti niat tulus perusahaan klien kami mau membantu masyarakat sekitar dalam menaikkan taraf hidup dan membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dengan membuka lapangan kerja. Dengan memanfaatan dan pengelolaan lahan untuk industri garam dalam rangka mendukung swasembada garam nasional.

Menurut Henry, sudah beberapa kali mengajukan permohonan izin amdal dan lainnya, tapi hingga saat ini belum juga diterbitkan dengan berbagai alasan. Ada dugaan pemda mempersulit mengenai perizinan.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Kupang dan sejumlah masyarakat pemilik lahan menolak dengan tegas. Menolak kehadiran pemilik HGU PT. PGGS yang kemudian diakuisisi oleh PT. PKGD, karena dinilai telah menelantarkan lahan potensial garam selama 1992 hingga 2017.(bh/as)

Share : |

 
Berita Terkait Garam
Henry Indraguna: Diduga Pemda Kupang Mempersulit Perizinan Industri Garam PT PKGD
Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018
Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang
Komisi IV DPR Tolak Kebijakan Impor Garam
Langkanya Garam, DPR Sudah Ingatkan Pemerintah 4 Bulan Lalu
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya
Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]