Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Daging
Hatta Desak KPPU Selidiki Dugaan Kartel Daging Sapi
Thursday 14 Feb 2013 21:37:25

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa saat diwawancarai para wartawan, Kamis (14/2).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan prihatin atas tingginya harga daging sapi. Dari hasil sidak di pasar di Jakarta, Hatta mendapatkan harga daging sapi berkisar Rp 80 ribu-Rp 90 ribu per kilogram.

"Padahal pemerintah mendorong konsumsi daging per kapita terus meningkat, sehingga masyarakat mendapatkan asupan protein. Oleh karena itu harga tidak boleh terus melambung," kata Hatta di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/2).

Menurut Hatta, ada dua kemungkinan penyebab tingginya harga daging sapi. Pertama, pasokan tidak cukup. "Kalau suplai tidak cukup, harga akan meningkat. Saya hanya melihat dari sisi peningkatan harga. Oleh karena itu harus kita cek," kata Hatta.

Kemungkinan kedua, kata Hatta, tata niaga/distribusi komoditi daging sapi yang tidak jalan.
Hatta meminta Kementerian Pertanian untuk secepatnya melakukan analisis secara akurat kebutuhan daging sapi. "Kita punya BPS dan tim-tim yang lain untuk melakukan perhitungan yang cermat," kata Hatta.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menemukan kemungkinan adanya praktik kartel seperti yang diindikasikan oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN).

KPPU menyatakan sudah mengantongi nama-nama perusahaan yang memperoleh izin impor dari pemerintah.

Hasil kajian Komite Ekonomi Nasional (KEN) menemukan: praktik oligopoli terjadi antara lain pada komoditas daging sapi, kedelai, gula, dan beras.

Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyebutkan hampir di seluruh komoditas pangan, terjadi dominasi oleh sejumlah pemasok dan penjual skala besar.(wid/es/skb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Daging
 
Pemerintah Lalai Kendalikan Harga Daging
 
Lusa Sudah Lebaran, Harga Daging Tembus Rp150 Ribu/Kg, Rakyat Tagih Janji Jokowi
 
DPR Soroti Kartel Daging Sapi
 
Kebijakan Pemerintah Terkait Harga Daging Sapi Matikan Peternak
 
Rencana Impor Sapi Lukai Para Peternak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]