Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBI Djoko Tjandra
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC
2020-09-24 02:54:11

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berharap, agar sejumlah tersangka yang terjerat dalam kasus Djoko Tjandra bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC).

"Kami berharap sejumlah tersangka yang terjerat kasus tersebut, yakni Anita Kolopaking, Pinangki Sirna Malasari, dan Andi Irfan Jaya, bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama," ujar Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di Jakarta, Rabu (23/9).

Untuk diketahui, Anita merupakan pengacara Djoko Tjandra. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat jalan Djoko Tjandra. Sedangkan Pinangki ialah Jaksa Kejaksaan Agung yang juga dijadikan tersangka karena terjerat dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang untuk membantu pengurusan fatwa buronan Djoko Soegiarto Tjandra. Adapun tersangka Andi Irfan diduga menjadi perantara dalam pemberian uang dari Djoko Tjandra ke Pinangki.

Hasto Atmojo mengatakan dengan menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, mereka diharapkan bisa membuka peran pelaku utama lainnya serta mengungkap tindak pidana yang terjadi dalam kasus tersebut. Hasto menegaskan pihaknya akan memberikan perlindungan baik kepada saksi-saksi maupun tersangka yang menjadi saksi pelaku yang bekerjasama.

"Perlindungan terhadap saksi dan saksi pelaku atau justice collaborator mutlak diperlukan kehadirannya agar keterangan para saksi dapat mengungkap peran aktor-aktor utama dari perkara ini," tutur Hasto.

Diterangkannya lagi, LPSK juga mendorong Presiden Joko Widodo membentuk tim independen atau tim gabungan untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan monitoring terhadap penanganan perkara ini

Ini dipandangnya perlu dilakukan agar proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sekaligus melakukan pembenahan kelembagaan instansi terkait.

"Presiden dapat mengambil peran sentral untuk dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan koridor undang-undang dengan tidak pandang bulu," ungkapnya.

Kejaksaan Agung juga sudah mencegah Rahmat ke luar negeri. Pengusaha itu saksi kunci dalam kasus dugaan penerimaan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

"Sudah dicekal (cegah) lama, sejak 10 Agustus 2020," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Ardiansyah yang menerangkan bahwa surat pencegahan ke luar negeri dikirim ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Rahmat dicegah ke luar negeri selama enam bulan.

Sebelumnya dalam hal perlindungan saksi dan korban, Hasto Atmojo Suroyo juga mengatakan, pihaknya siap memberikan perlindungan terhadap seorang saksi yang mengungkapkan sepak terjang Ashari Taniwan yang diduga menjadi dalang import baja atau besi siku yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diduga palsu.

"LPSK bisa memberikan perlindungan kepada saksi, termasuk saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator," ujar Hasto, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/7/2020) lalu.

Menurut Hasto syarat saksi, harus mengakui ikut melakukan tindakan yang kemudian diduga sebagai tindak pidana.

"Saksi bukan pelaku utama, dan bersedia mengembalikan kerugian negara yang dia ambil. Kemudian bersedia bekerja dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan pelaku utama," jelas Hasto.

Masalah hukum terkait import besi siku SNI yang diduga palsu ini, akhirnya memunculkan nama Ashari Taniwan sebagai aktor utama yang menginisiasikan dan mengelola seluruh proses import dari awal hingga pemberian label SNI yang diduga palsu tersebut.(bh/mdb)


 
Berita Terkait Kasus BLBI Djoko Tjandra
 
Penasehat Hukum Minta Djoko Tjandra Dibebaskan Demi Hukum, karena Surat Dakwaan JPU 'Error in Persona'
 
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC
 
Kapolri Diminta Copot Kabareskrim Jika Tersangka TS dalam Kasus Djoko Tjandra Tak Kunjung Ditangkap
 
Pekat Indonesia Bersatu dan Ormas Pemuda Desak Polri Tangkap Tersangka Tommy Sumardi
 
Terjerat UU Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pinangki Terancam Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bandingkan Presiden Prancis dan Film My Flag: Merah Putih Vs Radikalisme, Tengku Zul: Sponsornya Apa Saja?
Ucapan Anti Islam Presiden Prancis Dapat Timbulkan Kegaduhan
1 dari 4 Pelaku Curanmor di Jakarta Timur dan Bekasi Tewas Ditembak, Polisi: Inisial I DPO
Protes Besar di Bangladesh Menentang Kartun Nabi Muhammad, Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Negara Lain Berhati-hati
Polisi: Dari CCTV, Terduga Pelaku Pembegalan Anggota Marinir Ada 4 Orang
Seminar Sosialisasi PP No.39/2020: 'Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan'
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata
Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang
Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi
Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja
Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]