Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Kasus Suap Buol
Hartati Divonis 2 Tahun 8 Bulan, Anak Buah Hartati Menangis
Monday 04 Feb 2013 13:21:25

Hartati Murdaya usai menjalani sidang vonis di pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (4/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Siti Hartati Murdaya akhirnya diputus vonis 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider kurungan 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/2). Pengusaha, Siti Hartati dinilai secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Usai divonis, ratusan pendukung Hartati yang memenuhi ruang sidang tidak bisa menahan tangis. Sekitar ratusan pendukung Hartati meneriakkan bahwa sang bosnya itu yakin tidak bersalah. "Publik mendukung," teriak salah seorang Hartati di depan Pengadilan Tipkor.

Namun, apapun itu Hartati sudah jelas dijatuhi vonis dua tahun delapan bulan oleh hakim. Jika melihat tuntutan jaksa, vonis ini jauh lebih ringan. Dimana jaksa, Senin (14/1) lalu, jaksa menuntut Hartati 5 tahun penjara.

Seperti diketahui, Siti Hartati Murdaya pengusaha nasional yang juga mantan Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta karena dinyatakan menyuap mantan Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu sebanyak Rp 3 miliar untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan HGU untuk PT HIP dan PT Cakra Citra Murdaya.

Sementara Hartati terlihat pasrah mendengar vonis ini. Ia hanya tertunduk, tidak memberikan komentar banyak pada sejumlah wartawan. Ia belum memberikan kepastian apakah akan banding atau tidak.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Suap Buol
 
• Selepas Diperiksa KPK Totok Lestiyo Memilih Kabur dari Wartawan
 
• Saiful Mujani Kembali Dipanggil KPK
 
• Kasus Suap Bupati Buol, KPK Tetapkan Toto Listyo Sebagai Tersangka Baru
 
• Divonis 7 Tahun 6 Bulan Penjara, Amran Batalipu Ajukan Banding
 
• Usai Vonis, Hartati: KPK Salah Menentukan Pasal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]