Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Omnibus Law
Haris Azhar Sebut Omnibus Law Cilaka RUU Haram
2020-02-25 10:47:45

Haris Azhar sebagai Kuasa Hukum dari Chuck Suryosumpeno.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Lokataru Foundation menilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) sebagai 'RUU haram'. Artinya, tak ada justifikasi atau kepentingan mendesak RUU itu dibuat.

"Sebenarnya ini RUU haram karena tidak ada satu pun angle yang memberikan keabsahan. Bahwa IMF atau World Bank sudah setuju emang siapa mereka?" ujar Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, di Jakarta, Minggu (23/2).

"Jadi legitimasi atau justifikasinya enggak ada satu pun yang kuat di balik pemerintah membahas RUU Omnibus Law ini," kata dia.

Haris berpendapat, RUU Cilaka mengandung sejumlah kecacatan dan kesalahan. Dia khawatir jika RUU Cilaka jadi undang-undang, itu akan dipakai untuk melegitimasi tindakan sepihak pemerintah atas nama investasi.

"Sebetulnya enggak ada RUU ini pun mereka sudah praktikkan kerja investasi. Mengundang investor asing, jadi memang sebetulnya 'tuan punya kuasa' aja. Enggak ada urgensi," ucap Haris.

Dia menjelaskan, jika merujuk riset Bappenas dan PSHK, sebenarnya Indonesia mengalami hyper-regulation alias kebanyakan aturan. Yang harus dilakukan pemerintah sekaran menurut dia adalah mengoneksikan antara program pembangunan dan prolegnas.

Karena itu, ujar Haris, Omnibus Law bukan satu-satunya solusi. Pemerintah juga bisa menata regulasi di masing-masing bidang. "Bisa juga menempatkan orang- orang atau memilih program prioritas dari tumpang tindihnya regulasi," katanya.

Dia mengatakan, jangan-jangan melorotnya pertumbuhan ekonomi bukan lantaran persoalan regulasi semata. Akan tetapi karena pemerintah memang yang tak mampu menertibkan program pembangunan.

"Jangan-jangan kalau kita tertib melakukan program pembangunan justru pertumbuhan ekonomi kita bagus," tuturnya.(AIJ/indonesiainside/bh/sya)



 
Berita Terkait Omnibus Law
 
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
 
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
 
Menteri ATR Soal Omnibus Law: Diharapkan Mengundang Banyak Investor
 
Rocky Gerung: Pesan Omnibus Law Hanya 2, Tekan Upah Buruh dan Rusak Lingkungan
 
Puluhan Ribu Buruh Banten Aksi Tolak RUU Omnibus Law, Berikut Jalan yang Lumpuh Total
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
RI Negara Pertama Asia Jual Surat Utang Global Rp 69 T dan Terbesar dalam Sejarah Indonesia
WALHI Layangkan Surat Terbuka Agar DPR RI Mencabut Omnibus Law CILAKA
Ojek Online Minta Jam Operasional dan Lokasi Gerai Toko Tani Kementan Ditambah
DPR Hendaknya Ngerti Penderitaan Rakyat, Bukan Malah Tetap Bahas Omnibus Law Saat Pandemi Covid-19
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Aturan yang Dikeluarkan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 Terlalu Banyak
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Status PSBB Covid-19 DKI Jakarta Mulai Diberlakukan 10 April 2020
Polri Siap Tangani Kejahatan Potensial Selama PSBB
KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
Muhammad Syarifuddin Resmi Jabat Ketua Mahkamah Agung yang ke 14
Surat Terbuka Sohibul Iman Presiden PKS Kepada Presiden RI Joko Widodo
Ditengah Pandemi Covid-19 Peredaran Narkotika 'Gorila' Makin Merajalela, 12 Tersangka Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]