Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tiket Pesawat
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
2019-06-18 02:06:29

Ilustrasi. Menhub, Budi Karya Sumadi (Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut bahwa mahalnya harga tiket pesawat yang dikeluhkan oleh masyarakat dan pengusaha bukan merupakan urusan pihaknya.

Menurut dia, Kemenhub hanya mengatur harga batas atas dan bawah dalam moda transportasi udara itu. Selebihnya, lanjut dia, harga tiket pesawat merupakan kewenangan dari masing-masing maskapai penerbangan.

"Tiket itu bukan urusan saya. Jadi urusan dari airlane-nya. Saya urusannya atas dan bawah," kata Budi Karya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Budi Karya menerangkan, saat ini telah ada tiga maskapai asing yang akan diberikan izin penerbangan di wilayah udara Indonesia.

Meski demikian, ia menekankan bahwa pemberian izin maskapai asing itu untuk meningkatkan kompetisi harga tiket pesawat dalam negeri.

"Jadi spirit-nya ginilah, jadi spiritnya bukan asing tapi kompetisi," paparnya.

Budi Karya memastikan bahwa Air Asia akan menjadi maskapai asing pertama yang akan bisa mengudara. Bahkan, pemerintah akan memberikan tambahan rute bagi maskapai asal Malaysia itu.

"Air Asia sudah tinggal menambah saja," ucapnya.

Lebih lanjut mantan Dirut Angkasa Pura menerangkan bahwa selain Air Asia pemerintah juga akan memberikan rute kepada maskapai Scoot. Kemudian, ia tak merinci satu maskapai asing lainnya yang diberikan rute terbang dalam negeri.

"Yang ada apa itu, Scoot sama siapa gitu, ada tiga itu yang baru," imbuhnya.

Budi Karya hanya berdalih bahwa pemberian izin mengudara maskapai asing agar harga tiket dalam negeri bisa berkompetisi. Namun, ia tak mempunyai target apapun soal berapa persen turunnya harga tiket pesawat domestik.

"Saya cuma ngatur batas," ujarnya berlalu.(edi/okezone/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Tiket Pesawat
Maskapai Penerbangan Berbiaya Murah Belum Diberdayakan
Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya
Tiket Mahal, Pengamat: Maskapai Asing Bukan Solusi Persoalan Penerbangan
Mudik Lebaran 2019: Mereka yang Batal Mudik karena Tiket Pesawat Mahal
Tiket Pesawat Mahal, Komisi V Segera Panggil Menhub
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Ketua MPR: Prioritaskan Kerja Merawat Kebhinekaan
Komite I DPD RI Desak Pemerintah untuk Percepat Pembentukan DOB
Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
Perlu Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Kemajuan UMKM
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Jokowi Tetap Dilantik
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]