Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Minyak Goreng
Harga Minyak Goreng Naik, Masyarakat Cenderung Tak Tertarik Hilirisasi Sawit
2022-02-03 08:30:40

Ilustrasi. Buah Kelapa Sawit.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwita Sari menilai masyarakat pada umumnya tidak tertarik dengan hilirisasi sumber daya alam, khususnya tanaman sawit serta produk turunannya. Sebab, menurutnya, masyarakat selalu menanyakan jika hilirisasi sawit menghasilkan produk yang luar biasa tapi kenapa minyak goreng saja susah didapatkan terlebih harganya sangat tinggi saat ini.

"Kalau kita ketemu masyarakat, mereka tidak tertarik hilirisasi sawit itu sekarang bisa jadi apa. Tetap aja bolak balik tanya lagi, katanya dari hilirisasi sawit punya kita luar biasa kok minyak gorengnya susah, harganya naik," ujar Diah dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2).

Karena itu, ia sekaligus mempertanyakan di mana keberpihakan pemerintah sebagai regulator untuk mengatur supply and demand ketersediaan minyak goreng di masyarakat. "Jadi, bukan berarti hilirisasi sawit tidak berarti. Tapi tetap ada kebutuhan masyarakat yang harus kita perhatikan," tambah Diah.

Karena itu, terkait hilirisasi tidak hanya terkait dengan jumlah Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki, tapi juga tergantung kesiapan sarana-prasarana atau manufaktur yang akan mengolah di sisi hilir tersebut untuk menghasilkan nilai tambah. Sejauh ini, menurut Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI tersebut, hilirisasi yang baru bisa dioptimalkan baru sebatas pada proses smelter.

Barang tambang yang telah melalui proses pengolahan tersebut langsung diekspor, tanpa diolah kembali secara lebih lanjut. "Karena itu, hilirisasi ke produk industri yang lebih jauh lagi ini menjadi tantangan di Kemenperin yang harus kita dorong," ujar legislator dapil Jawa Barat II tersebut.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai industri kelapa sawit menunjukkan progres hilirisasi yang sangat baik. Pada 2021, rasio volume ekspor bahan baku terhadap produk hilir adalah 9,27 persen bahan baku dibandingkan 90,7 persen produk hilir. Lalu untuk ragam jenis 2021 terdapat 168 jenis kelapa sawit.

"Hilirisasi kelapa sawit menjadi penting karena minyak sawit yang diolah menjadi margarin menghasilkan nilai tambah dua kali lipat. Sedangkan kelapa sawit yang diolah menjadi sabun mandi menghasilkan nilai tambah tiga kali lipat apalagi jika kelapa sawit diolah menjadi produk kosmetik mendapatkan nilai tambah 6 kali lipat," jelas Menteri Agus.(rdn/sf/DPR/bh)




 
Berita Terkait Minyak Goreng
 
Legislator Ingatkan Pemerintah Berhati-Hati Cabut Kebijakan DMO
 
Legislator Soroti Tingginya Harga Minyak Goreng di Tengah Merosotnya Harga CPO Dunia
 
Legislator Berharap Mendag yang Baru Dapat Turunkan Harga Minyak Goreng
 
Mendag Diminta Libatkan Kapolri Atasi Kendala Teknis Lapangan soal HET Migor Curah
 
Menperin Harus Serius Kendalikan Harga Minyak Goreng Curah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]