JAKARTA. (BeritaHUKUM.com) - Sebagai wilayah kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar akan bencana alam. Sejumlah faktor melatar belakangi potensi bencana. Yaitu faktor geografis, topografis dan demografis.
Potensi bencana dapat ditanggulangi. Namun upaya itu hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas masyarakat terhadap tanggap bencana. Peningkatan kapasitas tanngap bencana dihadirkan melalui layanan edukasi berkelanjutan.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), DR. Syamsul Maarif, usaha tanggap bencana belum mencapai taraf maksimal. Besarnya populasi masyarakat dan luasnya wilayah geografis penyebab edukasi tanggap bencana bergerak lambat. Namun Syamsul optimis. Kuncinya adalah edukasi yang berkelanjutan.
"Pemerintah dengan dukungan masyarakat dan sektor swasta wajib mengupayakan edukasi tanggap bencana. Tantangan utama ada pada luasnya geografis dan besarnya populasi. Namun kami optimis hal itu dapat diselesaikan dengan edukasi, rehabilitasi dan pelatihan jangka panjang,"ungkapnya kepada BeritaHUKUM.com di Sukabumi, Selasa (13/3).
Syamsul menambahkan, selain kedua faktor yang kerap menghambat upaya edukasi tanggap bencana, ia meminta adanya sinergi dari sejumlah Kementrian terkait penanggulangan bencana.
"Soal pendanaan, bantuaan dan edukasi yang menyeluruh kini menjadi topik utama yang harus disinergikan antar kementrian, BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),"tambahnya.
Terkait program penanggulangan bencana, terdapat 37 Kementrian yang berkorelasi bersama BNPB. Dengan kebutuhan anggaran ideal setiap tahun sebesar Rp. 12,5 triliun. Akan dana tanggap bencana tahun ini, BNBP memiliki dana parker sebesar Rp. 4,5 triliun.
Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan HUMAS BNPB, Dr. Sutopo Purwo Nugroho, dana Rp. 4,5 triliun hanya dapat digunakan jika terjadi bencana berskala besar (nasional) maupun bencana kecil yang terjadi di setiap kota kabupaten.
Edukasi Berkelanjutan
Edukasi berperan penting guna menyampaikan salah satu misi BNPB, yaitu membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. Oleh karenanya format edukasi dirancang dalam system jangka panjang. Menurut Sutopo lemahnya tingkat kesadaran masyarakat di daerah dan minimya BPBD penyebab edukasi tanggap bencana harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Tanggap bencana masih dipandang belum penting di daerah karena respon dan kemampuan lembaga juga masyarakatnya rendah. Itulah kenapa soal edukasi menjadi program yang berkelanjutan guna mendukung misi BNPB. Selain luasnya factor geografis dan populasi. Edukasi berkelanjutan nantinya mampu menjadi bagian hidup dalam tanggap bencana,” pesan Sutopo.
Terkait edukasi berkelanjutan, BNPB telah memberikan beberapa fasilitas bantuan hingga lima tahun terakhir. Sebut saja bantuan logistik, fasilitas mobil, perahu karet hingga melatih program Tanggap Reaksi Cepat di sejumlah BPBD yang rawan bencana. Sebut saja sejumlah propinsi di Sumatera, Kepulauan Nias dan Jawa hingga pedalaman Papua. Bahkan pada 2013, BNPB merencanakan membangun Pusat Kawasan Penanggulangan Bencana Indonesia (PKPBI) di daerah Sentul, Jawa Barat dengan perkiraan luas lahan 4,5 hektar.
"Kami akan membangun PKPBI atau Indonesia Disaster Relief Ground dalam satu komplek kawasan yang di dalamnya ada kelas, asrama, tempat latihan lapangan dan pusat pengendalian operasi serta gudang peralatan," kata Sutopo menanggapi rencana tersebut usai Seminar Peningkatan Kapasitas Wartawan dalam Penanggulangan Bencana di Sukabumi, Rabu, (14/3).
Terkait penyusunan kurikulum, BNPB telah mengkajinya melalui kurikulum penanggulangan bencana di beberapa negara seperti Turki, Jepang maupun Singapura.
Adapun sepanjang tahun lalu, BNPB melakukan sejumlah pelatihan tanggap bencana berskala nasional dan satu kali bertaraf internasional. Gladi Nasional dilakukan di Sumatera Barat dan Maumere di Papua. Untuk skala internasional melibatkan 37 negara yang di adakan di Manado, Sulawesi Utara. (bhc/boy).
|
