Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Muhammadiyah
Hadapai Abad Informasi, 'Resep' Dakwah Muhammadiyah Jangan Dilupakan
2019-10-06 12:48:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Dakwah dalam artian umum adalah aktivitas yang dilakukan oleh pendakwah (Da'i) untuk mengajak, menyeru atau menyampaikan pesan kepada obyek dakwah (Mad'u) agar mengarah kepada kebaikan dan mencegah dari suatu yang buruk (mungkar), dalam Muhammadiyah dakwah dikristalkan sebagai gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Sebagai aktifitas kunci dalam penguatan dan penyebaran pesan agama Islam, dakwah di Muhammadiyah dilakukan dengan banyak pilihan metode. Konstruksi metode dakwah yang ada di Muhammadiyah merupakan hasil dari pemahaman mendalam, bukan hanya terhadap teks atau nash tetapi juga faktor sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.

Dalam "Pernyataan Pemikiran Muhammadiyah Abad Kedua" menyatakan, gerakan pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan manusia. Dari pernyataan pemikiran tersebut dalam rangkainnya, memunculkan beberapa metode dakwah, antara lain adalah dakwah komunitas.

Melihat 'gencar' dan suburnya komunitas dakwah sekarang ini yang memanfaatkan media sosial (medsos) sebagai sarana melakukan interfensi informasi yang berupa tausyiah agama, fiqih, pandangan hidup dan lain-lain terhadap kelompok milenial, seharusnya bukan menjadi 'perbincangan baru' dikalangan mubaligh Muhammadiyah.

Karena bagi Muhammadiyah, model dakwah komunitas secara esensi dan fungsi adalah sama dengan gerakan "Dakwah Jamaah", gerakan ini sebenarnya wujud aktualisasi atau pengembangan dari Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) yang sudah dipedomkan oleh PP Muhammadiyah tahun 1977.

Kedekatan generasi milenial dengan gawai dan internet (media baru dan medsos) memiliki dampak panjang terhadap otoritas agama yang memproduksi fatwa-fatwa, jika pada masa awal otoritas agama adalah seorang ulama yang memiliki kualifikasi dan standar tertentu. Kemudian dalam rentang berjalannya waktu otoritas agama berubah menjadi kelembagaan/organisasi.

Kini, posisinya tergantikan oleh seorang yang bisa jadi tidak memiliki basic keilmuan agama yang kompeten, namun memiliki popularitas di media sosial. Dari mereka ini kemudian memproduksi fatwa, dari fatwa-fatwa tersebut diikuti lalu menjadi pedoman para follower atau pengikut mayanya yang kemudian diimplementasikan dalam praktik kehidupan nyata.

Fakta tersebut tidak boleh disepelekan, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah penduduk Indonesia yang tersambung dengan internet pada 14 April 2019 mencapai 171,17 juta jiwa atau sekitar 64, 8 persen penduduk Indonesia tersambung dengan internet.(a'n/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Muhammadiyah
 
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
 
Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah
 
Jusuf Kalla Sebut Pikiran Moderat Haedar Nashir Diperlukan Indonesia
 
Tiga Hal yang Perlu Dipegang Penggerak Persyarikatan Setelah Muhammadiyah Berumur 111 Tahun
 
106 Tahun Muhammadiyah Berdiri Tegak Tidak Berpolitik Praktis, Berpegang pada Khittah
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]