Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Nelayan
HNSI Provinsi Gorontalo Terus Kawal Aspirasi Nelayan
Tuesday 06 Nov 2012 22:55:15

Ketua DPD HNSI Provinsi Gorontalo, Marthen A Taha, SE, M.Ec.Dev.(Foto: Ist)
GORONTALO, Berita HUKUM - Kondisi nelayan di Provinsi Gorontalo dari waktu ke waktu terus mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi. Berbagai program dan bantuan telah digulirkan secara kontinyu agar derajat kehidupan ekonominya makin meningkat.

Sebagai wadah menyampaikan keluhan dan aspirasi nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) juga memiliki andil yang sangat penting karena lebih memahami kondisi dan kebutuhan nelayan.

Ketua DPD HNSI Provinsi Gorontalo, Marthen A Taha, SE, M.Ec.Dev mengatakan, HNSI di Provinsi Gorontalo telah memiliki struktur organisasi yang jelas hingga ke Kabupaten Kota dengan tujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat nelayan.

“HNSI adalah tempat nelayan menyalurkan aspirasinya untuk diperjuangkan demi kemaslahatan nelayan itu sendiri,” ujar Marthen, Selasa (06/11).

Salah satu dampaknya kata Marthen, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) juga akan memilih salah satu daerah di Gorontalo sebagai pilot project pelaksanaan program tersebut.

“Menteri Kelautan dan Perikanan saat di Boalemo kemarin menyampaikan akan memilih satu daerah di Gorontalo sebagai pelaksanaan program PKN, mungkin antara di Kabupaten Gorontalo atau di Boalemo,” ungkapnya.

Diterangkannya, wilayah dengan mayoritas nelayan, seluruh fasilitas yang dibutuhkan akan dibangun keroyokan atau lintas sector.

“Mulai dari kebutuhan air bersih, Listrik, jalan, perumahan, rumah sakit atau Puskesmas, sekolah, dan sarana lainnya akan dikerjakan secara lintas sector oleh sekitar 7 Kementerian dengan KKP sebagai leading sektornya,” pungkasnya.(bhc/shs)


 
Berita Terkait Nelayan
 
• Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'
 
• Legislator Minta KKP Dengar Permasalahan Nelayan di Daerah Agar Tak Demo Tak ke Pusat
 
• Pemerintah Perlu Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021
 
• Legislator Harap Pemerintah Kaji Ulang PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberatkan Nelayan
 
• Nelayan Dampo Awang Bangkit Rembang Dukung Pilkada Serentak 2020 Kondusif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]