Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Koperasi dan UKM
HIPWI Diminta Bangun Ekonomi Kerakyatan
Thursday 14 Jun 2012 04:38:52

Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Syarief Hasan (tengah) Foto beserta (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Syarief Hasan melantik Hariara Tambunan sebagai Ketua Himpunan Pengusaha dan Wiraswasta (HIPWI) FKPPI di Jakarta, beberapa waktu lalu. Syarief meminta kepada HIPWI bisa mengawal pemerintah untuk membangun perekonomian masyarakat, khususnya di kelas bawah. Kementerian Koperasi dan UKM juga bersedia membantu kawan-kawan HIPWI dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Hadir dalam acara pelantikan. Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji dan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung serta Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Markas Besar (Mabes) Polri Komjen Oegroseno. Ketua Umum HIPWI FKPPI Hariara Tambunan menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk membantu perekonomian daerah dengan cara membentuk koperasi. Dan HIPWI juga siap mengawal program pemerintah dalam rangka membangkitkan perekonomian nasional.

"Dalam waktu dekat teman-teman HIPWI akan dibentuk hingga ke daerah. Karena dengan dibentuknya HIPWI diharapkan mampu membangkitkan ekonomi kerakyatan misalnya soal pembentukan UKM dan Koperasi, ujarnya.

Hariara melan jutkan jika ekonomi kerakyatan kuat maka Indonesia mampu menghadapi gunjangan krisis. "Karena dengan kuatnya program kerakyatan tentunya segela sektor ekonomi akan kokoh dan mampu menahan gejolak krisis," tambahnya.(bhc/inp/rt)


 
Berita Terkait Koperasi dan UKM
 
HIPWI Diminta Bangun Ekonomi Kerakyatan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]