Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Kemensos
Guna Pengembangan SKSTN, Kemensos dan Kemenkeu Jalin Kesepakatan Induk
2018-07-30 10:51:18

Perwakilan Kemensos dan Kemenkeu usai acara penandatangan kesepakatan pengembangan SKSTN.(Foto: BH /mos)
JAKARTA, Berita HUKUM - Demi mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan bagian dari upaya pelayanan sosial terarah, terpadu dan berkelanjutan, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia sejak 2017 mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN).

Diketahui adapun tujuan pengembangan SKSTN adalah untuk menciptakan pusat rujukan data kesejahteraan sosial bagi pemerintah atau swasta, bagi program penelitian atau rujukan dalam pengambilan kebijakan maupun keputusan.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut proses pengembangan SKSTN, Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani kesepakatan induk untuk pengembangan SKSTN.

Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kemesos Harry Z Soeratin
mengatakan, sinergitas dan kerjasama antar instansi merupakan sebuah hal yang penting untuk guna pengembangan SKSTN ke depan.

"SKSTN diperlukan untuk penanganan terpadu fakir miskin, lansia dan masyarakat Indonesia yang membtuhkan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha, pengembangan SKSTN lebih terjamin dari sisi pendanaan yang berkesinambungan," kata Harry di Ruang Rapat Lantai 2, Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

"Kami berharap dengan adanya SKSTN bentuk-bentuk sinergitas antara lembaga dan kementerian dapat berjalan dengan baik," sambung Harry.

Sementara, pihak Kemenkeu yang diwakili oleh Dirjen pengelolaan pembiayaan dan resiko, Luky Alfirman menegaskan, SKSTN ini adalah merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan fokus dari pemerintahan Joko Widodo.

"Prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur sehingga tugas pemerintah saat ini menempatkan infrastruktur sebagai priotitas utama," ucap Luky.(bh/mos).

Share : |

 
Berita Terkait Kemensos
Guna Pengembangan SKSTN, Kemensos dan Kemenkeu Jalin Kesepakatan Induk
HKSN: Deklarasi Kesepakatan Bersama Penyuluh Sosial dalam Gerakan Indonesia Bersih Narkoba dan Pornografi
Kemensos: Semangat Kepahlawanan Adalah Jiwa Raga
Kemensos Siapkan Pabrik Anggaran Rp20 Miliar untuk Penyandang Disabilitas dan Membagikan ABD
Melewati 100 Hari Kerja Kemensos
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sepasang Kekasih Dibegal di Jembatan 3 Pintu Masuk Pertamina Kelapa Gading
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi
Kapolri Resmi Melantik Komjen Pol Ari Dono Sukmanto Menjadi Wakapolri
Ketua MPR: Stabilitas Ekonomi Harus Terjaga
Ketua DPR Ajak Sambut Pemilu dengan Damai
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera
Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
Desa Air Long Membangun Gudang Desa dari Program Dana Desa
Komjen Pol Syafruddin Dilantik Menjadi Menteri PAN-RB Gantikan Asman Abnur
PB HMI akan Berperan Aktif Dukung Bawaslu dan Polri Sukseskan Pemilu Damai 2019
Polisi Terapkan Sistem Buka Tutup 7 Ruas Tol Selama Asian Games 2018
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]