GORONTALO, Berita HUKUM - Dengan Adanya Program Pendidikan Rakyat (Prodira) yang diluncurkan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik lalu, maka pihak sekolah dan Komite sekolah tidak dibenarkan lagi melakukan pungutan biaya operasional sekolah kepada orangtua siswa. Hal ini kembali ditegaskan Gubernur Gorontalo, Drs Rusli Habibie MAP saat menyerahkan bantuan Prodira sebesar 450 juta kepada SMK 1 Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Selasa (26/2).
"Karena bantuan pendidikan gratis sudah kami hitung sedemikian rupa agar orang tua siswa tidak dibebani lagi oleh beban operasional sekolah. Memang untuk SMK kami lebihkan 250 ribu dari pada SMU yang hanya 1 juta, ini dikarenakan di SMK ada program Prakerin jadi kami lebihkan sedikit, dan nantinya pihak sekolah tidak bisa lagi memungut biaya prakerin pada Orang tua siswa," terang Rusli.
Rusli juga menegaskan, untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, Pemerintah Provinsi menyediakan beasiswa dan dananya pun tersedia dan bisa diambil melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Selain itu, khusus untuk siswa yang ingin sekolah kedokteran, Pemprov juga menyediakan beasiswa untuk 10 orang dan masing-masing orang tersebut dananya sebesar 400 juta persiswa.
"Tetapi ini diperuntukkan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu dan siswa yang memiliki kecerdasan, dan ketika mereka telah menyelesaikan kuliah kedokterannya mereka harus kembali dan mengabdi serta bekerja untuk Rakyat Gorontalo," tandasnya.
Kecuali satu daerah ungkapnya, Prodira telah terterima di Seluruh Kabupaten yang ada di provinsi Gorontalo kecuali Kota Gorontalo sampai saat ini belum menerima program pendidikan gratis tersebut. "Kalau sudah begini kasihan rakyat Kota gorontalo yang menjadi korbankan karena tidak bisa menikmati Program pendidikan gratis dari sekolah," ujarnya.(bhc/shs) |
