Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KKP
Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
2021-01-18 06:49:58

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Gusril Pausi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Edhy Prabowo (EP) saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Benar, sesuai informasi yang kami terima, Senin 18 Januari 2021, Gusril Pausi dan Rohidin Mersyah dijadwalkan pemeriksaan sebagai saksi oleh tim penyidik KPK," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (17/1).

Keduanya dipanggil dalam penyidikan kasus suap oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada tahun 2020.

Surat panggilan terhadap kedua saksi tersebut sudah dikirimkan dan akan dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Kami memanggil seseorang sebagai saksi tentu karena kebutuhan penyidikan dengan tujuan untuk membuat terang rangkaian perbuatan para tersangka dalam perkara ini," pungkas Ali.

Penyidik pun sebelumnya juga telah memanggil pejabat di daerah Bengkulu yaitu Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah pada Selasa (12/1). Namun, surat pemanggilan tersebut ternyata belum diterima oleh yang bersangkutan.

Sehingga, penyidik akan kembali mengagendakan pemeriksaan ulang kepada Rohidin sebagai saksi untuk tersangka Suharjito.

Selain itu, penyidik juga telah memanggil Bupati Kaur, Gusril Pausi pada Senin (11/1). Namun, Gusril tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan.

Salah satu pejabat di daerah Bengkulu juga sempat diperiksa, yakni Kepala Dinas Perikanan Kaur, Edwar Heppy untuk tersangka Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP) yang juga pihak pemberi suap kepada Edhy pada Kamis (14/1).

Edwar dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses perizinan usaha tambak di wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu.

Penyidik KPK sendiri telah mendalami dugaan pemberian uang dari perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster kepada Edhy. Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami penyidik kepada Suharjito saat diperiksa pada Kamis (7/1).

Dalam perkara ini, tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Edhy Prabowo, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andreau Pribadi Misata (APM) selaku Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).

Selanjutnya, Siswadi (SWD) selaku pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Edhy, Amiril Mukminin (AM) selaku swasta, dan Suharjito (SJT).(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait KKP
 
Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur Akan Diperiksa KPK Kasus Edhy Prabowo
 
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
 
KPK Tangkap Menteri KKP Eddy Prabowo Atas Dugaan Korupsi Ekspor Benur
 
KKP dan Polri Berhasil Gagalkan Penyelundupan Ikan Ilegal Sebanyak 54,978 Ton Senilai Rp 2,2 Miliar
 
Wacana Ekspor Benih Lobster oleh Pemerintah Perlu Dikaji Kembali
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Surat Telegram Kapolri Ini Perketat Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Polri
Pengawasan Berlapis Paminal dan Itwasum, Korlantas Tegaskan Tender Pengadaan Barang Sesuai Ketentuan
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Tersangka Kasus Indosurya Tak Ditahan, LQ Indonesia Lawfirm: Polri 'Tumpul Keatas, Tajam Kebawah'
Tembak Mati Anggota TNI dan 2 Pelayan Cafe, Oknum Polisi Ini Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Tradisi Menulis Harus Menjadi Bagian dari Kader Muhammadiyah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan
Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Data BPBD: Jumlah RW Tergenang Banjir DKI Lebih Rendah Dibanding Tahun 2015
Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
Achmad Midhan: Apabila Diteruskan Pengadilan Habib Rizieq akan Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]