Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Partai Golkar
Golkar Sudah 'Go Public', Tidak Boleh Ada Calon Tunggal, Bamsoet Dipastikan Maju!
2019-11-07 23:49:39

Tampak Ahmad Nur Supit, Ketua Timses Pemenangan Bamsoet saat acara press coference berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Selatan pada, Kamis (7/11).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada bulan Desember, rangkaian menuju musyawarah nasional (Munas) Partai Golongan Karya (Golkar) bakal digelar kisaran tanggal 5 dan 6. Sementara, dalam waktu dekat Rapat Pimpinan (Rapim) Partai Golkar berlangsung tanggal 14 dan 15 November ini. Demikian ungkap Dr. Ahmad Nur Supit, MSI pada wartawan, saat menggelar konferensi pers H. Bambang Soesatyo, SE., MBA sebagai Calon Ketua Umum Partai Golkar Periode 2019 - 2024 berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Selatan pada, Kamis (7/11).

Ahmad Nur Supit ketua Timses Pemenangan Bamsoet ini menekankan bahwa kubunya menyiapkan kepastian Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.

Seperti diketahui selama ini, diakui oleh parpol yang lain maupun seluruh pengamat politik, baik juga pengamat pembangunan bahwasanya sumber daya manusia Golkar lebih baik dari partai lainnya.

"Secara internal ada intrik-intrik dimana kita tidak pernah bisa bersatu. Lalu, dengan segala macam kapasitasnya, bahkan bisa diakui dari kalangan baik dari atas, dimana secara horizontal, baik samping maupun vertikal, tokoh tersebut ialah Bambang Soesatyo, atau lebih dikenal dengan Bamsoet panggilannya, yang kini menduduki posisi Ketua MPR RI," ujar Ahmad Nur Supit.

Atas dasar desakan dan dukungan begitu keras dari bawah, atas, baik semua kalangan, Bamsoet mesti tetap maju sebagai calon ketua umum, tambah Ahmad Nur Supit

Saat ini partai Beringin (red: Golkar) sudah "go public", saat ini Golkar owner nya milik kita semua. "Keputusannya diambil memang secara demokratis, oleh karena itu tidak boleh ada calon tunggal. Dan oleh karena itu, saya pastikan salah satu calonnya adalah Bamsoet," jelas Ahmad Nur Supit mempertegas.

"Kami tahu siapa yang pantas memimpin dan siap all out. Karena dengan Golkar yang kuat, kita bisa menjadi tulang punggung Pemerintah," Imbuhnya.

"Presiden jangan tanggung-tanggung dalam menggunakan sumber daya manusia, kami tidak ingin orangnya tidak bertanggungjawab. Kita ingin clear, apabila sudah diberikan tanggungjawab tidak bisa setengah-setengah. Ini karena demokrasi kita, maka kita junjung tinggi," kemuka Ahmad Nur Supit.

Sementara, pihaknya mengingatkan agar tidak boleh ada intervensi, apalagi dari partai lain. Meskipun diketahui, sejauh ini Sekjen sudah memunculkan beberapa nama, sebanyak empat (4) calon Ketua Umum.

"Meskipun terang benderang ada keberpihakan Presiden pada calon tertentu. Namun, kami yakin Presiden tidak ada keinginan intervensi," ujar Ahmad Nur Supit.

Adapun, perlu digarisbawahi bahwa aturan main yang berlaku yaitu sebelum Munas. Lalu munas pada tanggal 5 dan 6. "Maka itulah tidak usah berspekulasi segala macam, nanti akan kita selesaikan secara adat nantinya," kata Ahmad Nur Supit.

Adapun, pada hari Selasa 5 November lalu DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk mengagendakan rapat pimpinan nasional dan Munas. Forum tertinggi partai beringin ini akan berlangsung pada Desember nanti.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Partai Golkar
 
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
 
ETOS Indonesia: Nama Ridwan Hisjam Menguat Menuju Golkar 1
 
Ketua DPP Partai Golkar Mencium Kejanggalan Rapimnas Golkar 2019
 
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
 
Golkar Sudah 'Go Public', Tidak Boleh Ada Calon Tunggal, Bamsoet Dipastikan Maju!
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]