Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Kenaikan Harga BBM
Golkar Menolak Kenaikan Harga BBM
Thursday 29 Mar 2012 20:45:48

Logo Golkar (Foto: Golkar.or.id)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai, Golkar Aburizal Bakrie menyatakan sikapnya mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Aburizal Bakrie atau yang akrab disapa Ical menyataklan bahwa untuk saat ini tidak perlu ada kenaikan. "Partai Golkar katakan tidak perlu ada kenaikan harga BBM," ujarnya saat ditemui wartawan di Cigudeg, Bogor, Jawa Barar, Kamis (29/3).

Ical menambahkan, waktu menghadiri pertemuan anggota koalisi di Cikeas, pihaknya sudah memberikan hitungan angka-angkanya dan partainya secara tegas tidak ingin ada kenaikan harga. "Saya sudah berikan angka-angka hitungannya, tapi intinya Partai Golkar katakan untuk saat ini tidak perlu ada kenaikan harga BBM. Tapi kalau mau naik sekalian saja Rp 2.000," tambahnya.

Hal senada juga dinyatakan, Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Idrus Marham menurutnya menaikkan atau tidak menaikkan harga BBM merupakah domain Pemerintah. Untuk itu Golkar menyerahkan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan. Akan tetapi melalui fraksinya di DPR, Golkar akan tetap mengkritisi kebijakan Pemerintah bilamana ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

“Partai Golkar tetap mempertahankan subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012,” tuturnya saat jumpa press di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Gokar Satya W Yudha, mengatakan pemerintah punya kewenangan sepenuhnya untuk mengalokasikan subsidi tersebut. "Kita serahkan kepada pemerintah untuk mengatur," katanya.

Seperti diketahui, Badan Anggaran DPR mengajukan 2 opsi subsidi energi. Opsi pertama, subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi senilai Rp 23 triliun.

Adapun opsi kedua, yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Pemerintah cenderung memilih opsi pertama dengan konsekuensi menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.500. Namun, keputusan untuk menaikkan atau tidak akan diputuskan dalam rapat paripurna DPR besok. (dbs/rob/wpr)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Kenaikan Harga BBM
FITRA: Peneriman Negara Bukan Pajak, Dapat di Gunakan Cegah Kenaikan BBM
Fuad Bawazier: Pemerintah Keliru Menaikkan Harga BBM
Inilah Program Kompensasi Untuk Mempertahankan Kesejahteraan Masyarakat
Pengendara Sepeda Motor Padati SPBU Sebelum Pukul 00:00 WIB
Para Menteri Berkumpul Umumkan Kenaikan Harga BBM
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sangat Dimungkinkan Terbentuk Pansus Pilpres
Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
Xinjiang Rusuh, 100 Tewas dan Terluka
Puluhan Penonton Konser Tewas Terinjak di Guinea
Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi
Kubu Koalisi Merah Putih Konsolidasi Pembentukan Pansus Pilpres 2014
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer | Buku Tamu

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]