Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi III DPR
Golkar Dukung Gerindra Bentuk Panja Mafia Anggaran
Wednesday 27 Jul 2011 14:

Partai Golkar Bambang Soesatyo.(Foto:
JAKARTA-Partai Gerindra mengusulkan dibentuknya kembali Panitia Kerja (Panja) Mafia Anggaran di DPR untuk menghalangi bocornya keuangan APBN yang pada akhirnya tidak bisa memberi kesejahteraan pada rakyat. Partai Golkar pun siap mendukung langkah yang akan dilakukan partai bentukan Prabowo Subianto tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. Usulan Gerindra ini untuk memperbaiki kinerja keuangan negara dan pembangunan yang dilakukan harus fokus untuk kesejahteraan rakyat kecil. "Golkar siap mendukung usulan tersebut. Kami siap mendorong langkah-langkah yang dapat membersihkan nama DPR dan menutup rapat kebocoran pengeluaran dan penggunaan anggaran negara," kata Bambang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).

Menurut anggota Komisi III tersebut, Golkar saat ini dalam tahap menunggu langkah yang akan dilakukan Partai Gerindra yang mengusulkan adanya Panja Mafia Anggaran di DPR guna menghindari kebocoran anggaran negara.

Tapi, lanjut dia, sebenarnya Golkar telah menyiapkan dukungan untuk menggunakan hak angket mafia pajak jilid II. Hak Angket Mafia Pajak jilid II mulai dilayangkan usai lebaran atau masa sidang berikutnya setelah reses DPR. “Apa pun yang akan dilakukan partai lain demi masyarakat, pasti akan kami dukung. Saya akan yakinkan Golkar untuk selalu berada dipihak publik atau rakyat," kata dia.(rob/ans)


 
Berita Terkait Komisi III DPR
 
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
 
Sorot Penetapan Tersangka Hogi, Komisi III DPR Panggil Kapolresta dan Kajari Sleman
 
Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi
 
Legislator Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat
 
Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]