Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Freeport
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
2018-10-19 18:10:56

Ilustrasi. Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Klaim pemerintah tIndonesia tentang divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen ternyata masih belum terealisasi. Kesimpulan tersebut didapat usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono dan Dirut PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin, Rabu 17 Oktober kemarin.

Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian pun meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo berkata jujur kepada rakyat Indonesia terkait proses divestasi saham Freeport dan juga isu-isu lainnya.

"Minta Pemerintahan Jokowi karena untuk pencitraan tidak menyatakan berita-berita yang tidak benar seperti proses divestasi Freeport, karena bisa diasumsikan berita bohong alias hoax. Kasihan Rakyat Indonesia, termasuk para pendukung incumbent, yang telah memviralkan pernyataan Presiden/Calon Prsiden Jokowi pilpres 2019 terkait Freeport," kata Ramson dalam keterangannya Jumat (19/10).

Dia mengingatkan, cara-cara pemerintah berkomunikasi dengan melakukan pencitraan yang tidak proporsional pada akhirnya akan merusak moralitas bangsa, sementara para pendiri Republik dan para pemimpin dari dulu bekerja keras untuk memperkuat moralitas juang bangsa ini.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini mengatakan, jika pemerintah terus melakukan kebohongan terkait pencapaian atau pembagunan yang telah diraih, sama saja dengan memperlihatkan pemerintahan yang rapuh.

"Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka soal ini, apa sebenarnya yang terjadi. Isu ini bisa dianggap oleh publik betapa pemerintahan saat ini sangat rapuh, karena dibangun atas satu kebohongan, diatas kebohongan yang lain," pungkasnya.

Partai Gerindra

Partai Gerindra adalah partai politik yang mempunyai visi untuk menjadi partai politik yang mampu memberikan kesejahteraan pada rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45 dalam wadah NKRI.

Pada Pemilu 2014, Partai Gerindra berhasil menjadi partai ke 3 terbesar dan meraih 73 kursi di DPR RI. Dari banyaknya penghargaan yang diterima partai Gerindra diantaranya adalah penghargaan dari Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai partai politik dengan transparansi keuangan terbaik, serta dari Komisi Informasi Publik (KIP) sebagai partai politik paling transparan.

Partai Gerindra juga menjadi partai penggagas terciptanya Undang-undang nomer 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada Pemilu 2019 ini Partai Gerindra mendapatkan nomer urut 2 dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).(ar/ra/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Freeport
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
PT Freeport Indonesia Harus Tuntaskan Temuan BPK
Freeport Tak Boleh Jadi Faktor Penekan pada Perundingan Dagang RI-AS
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
Kadisdukcapil Kukar Roni Sumarna Didakwa Korupsi Proyek Laptop RT Kukar Rp 676 Juta
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]