Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Ormas
Gerindra: Ada Beberapa Aturan Janggal dalam UU Ormas
2017-11-01 07:34:29

Ilustrasi. Ahmad Riza Patria, Ketua DPP Partai Gerindra.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Gerindra menilai ada beberapa aturan janggal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui DPR RI menjadi undang-undang sehingga harus segera direvisi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan hal itu pada diskusi "RUU Ormas: Revisi Total atau Terbatas" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (31/10).

Menurut Riza Patria, beberapa aturan yang janggal tersebut antara lain, tafsir tunggal, peran yudikatif, tahapan sanksi, serta hukuman berlebihan. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahamd Riza Patria menjelaskan, tafsir tunggal, adalah Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan sanksi hingga pembubaran terhadap Ormas hanya melalui tafsir sepihak dari Pemerintah.

"Kalau pun Ormas diberikan kesempatan melakukan gugatan melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), tapi posisinya sudah bubar, sehingga sulit memenangkan gugatan," kata Ketua DPP Partai Gerindra ini.

Kedua, peran yudikatif. Menurut Riza, pada UU No 17 tahun 2013 tentang Ormas mengatur bahwa Ormas yang dinilai melakukan pelanggaran akan diberikan peringatan dan proses pembubarannya melalui proses hukum di Pengadilan Negeri dan dapat mengajukan banding.

Namun, dalam Perppu Ormas, kata dia, proses hukum di pengadilan tersebut dipangkas, sehingga Pemerintah dapat menafsir sendiri dan memberikan sanksi hingga membubarkan Ormas. "Peran yudikatif ini yang kami usulkan untuk dikembalikan, pada revisi Perppu Ormas," katanya.

Menurut Riza Patria, Partai Gerindra juga menilai, tahapan sanksi, sangat singkat yakni hanya sepekan, serta sanksi hukuman terhadap pimpinan atau anggota Ormas, juga sangat berat, hingga 20 tahun. Riza Patria menegaskan, Partai Gerindra menilai, hal-hal tersebut janggal dan mengusulkan untuk direvisi.

Riza menjelaskan dalam UU tersebut, ancaman hukuman bagi para pimpinan dan anggota bisa mencapai 20 tahun hingga seumur hidup. Tidak hanya itu, anggota ormas yang pasif bisa diganjar hukuman baik langsung atau tidak langsung.

Menurut Ketua DPP Partai Gerindra itu, jika ada penangkapan terhadap pimpinan dan anggota ormas, orang yang ada saat penangkapan tersebut bisa diangkut dan diganjar hukuman berat. "Ini aturan macam apa, negara macam apa ini. Siapa sebetulnya ahli yang membuat ini. Ini namanya lebih dari zaman kolonial, padahal sekarang zaman reformasi, zaman now," kata Riza.(dbs/Antara/ROL/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Ormas
Relawan PRASA Siap Jadi Garda Terdepan Strategi Pemenangan Prabowo-Sandi 2019
PRASA Siap Deklarasi Akbar Relawan Bangun Ukhuwah Kepemimpinan Nasional Pemilu 2019
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Acara Peresmian Mabes Gerakan Laskar Pro 08 di Matraman Jakarta
Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ketum GL-Pro 08 Bakal Laporkan Pendemo yang Menghina Gubernur Anies Baswedan
Ketum Airlangga Hartarto: Rakornis Bappilu Golkar Siap Atur Strategi Kemenangan Pemilu 2019
IPI: Ada 2 Faktor Penyebab Melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Setelah Uruguay, Kanada Resmi Legalkan Penggunaan dan Penjualan Ganja
Pebisnis Bunuh Diri Pakai Pistol, Sejumlah Senjata Ilegal Ditemukan di Apartemennya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]