Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus BLBI
Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK
2018-07-17 14:04:28

Tampak suasana saat massa aksi demo dari Gerakan HMS di depan gedung KPK, Selasa (17/7).(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pekan kedua bulan Juli pasca perayaan Idul Fitri 1439 H atau tahun 2018, ribuan massa aksi mengatasnamakan Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) mengeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta dengan berdemonstrasi damai turun ke jalan di Kuningan Raya dari Tugu Proklamasi, guna menuntut penuntasan kasus BLBI hingga tuntas oleh lembaga KPK pada, Selasa (17/7).

Kasim Belasa, salah seorang pendemo berorasi di depan gedung KPK RI menyerukan bahwa, "Budiono, Budihartono dan Sri Mulyani adalah tiga (3) otak dalam kasus BLBI. Kasus tersebut terjadi pasca 1998 lalu, namun pada tahun 2002 dampaknya dalam bunga rekap Obligasi tersebut," serunya.

Imbas kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hampir dua (2) dekade itu menyebabkan kemiskinan bagi rakyat dan bangsa Indonesia, jelasnya mengatakan.

"Bahkan BCA sudah kalau dihitung hitung semestinya 93% milik Pemerintah. Namun, saat itu yang kisaran 51% milik Pemerintah, Budihartono hanya membayar 5 triliun, padahal mestinya seharga 55 triliun ketika itu," ujar Kasim.

"Itu adalah hak bangsa Indonesia. Tuntaskan BLBI, karena kasus BLBI itu hingga tujuh (7) turunan belum tentu mampu kita bayarkan," ungkapnya lagi.

Aksi unjuk rasa yang disertai dengan konser musik serta arak-arakan massa aksi yang memegang spanduk, panji panji, umbul umbul, mobil komando serta terpampang gambar Budiono, Sri Mulyani, serta Budihartono. dengan tulisan spanduk, 'KPK Harus Usut Penjualan Saham BCA'.

Panggil /Lidik dan periksa Budihartono cs, patut diduga sebagai tukang tadah asset BCA 2002 Rp 117 triliun hanya dibeli 5 triliun saja, Patut diduga ada konspirasi gelap'. Serta karangan bunga berisikan tulisan 'Selamat Sukses Resolusi KPK 2018, Tuntaskan BLBI Gate dan Century Gate. Gerakan HMS'.

Nampak di kerumunan massa turut hadir Syamsul Jalal, selaku Pembinan Gerakan HMS, dan Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno Wiwoho.

Selanjutnya, Sekjen Gerakan HMS, Hardjuno Wiwoho menyesalkan kehadirannya yang datang kali ini sembari membawa berkas dugaan kuat 'Freud' yang juga ditemani oleh Pembinan dari Gerakan HMS, Mayjen Syamsul Jalal, akan tetapi tidak diterima oleh pihak KPK.

"Tidak diterima oleh orang yang berada diatas angin, lembaga anti korupsi. Patut diduga lembaga pelindung koruptor," ungkapnya dengan nada kecewa.

Kedepan, kemukannya InsyaAllah besok akan diterima oleh Jaksa Agung, Prasetyo. "Ini adalah gedung rakyat. BLBI, ini harus tuntas. Jangan hanya mau bicara tentang resolusi KPK tahun 2019," ungkapnya.

"Kita akan terus menyuarakan panji panji perjuangan kita. Jangan seperti keinginan yang ingin diciptakan, SMI, Budiono , Darmin Nasution, yang sempat sebagai menteri keuangan negara yang terus menerus menyengsarakan rakyat," serunya, yang saat unjuk rasa turut pula sembari melantunan lagu-lagu persembahan Gerakan HMS, yang berjudul 'BLBI','Trio Big Fish.'

"Demokrasi saat ini sudah tereduksi, padahal demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Padahal Ada data resmi BCA milik rakyat Indonesia, dirampok namun tidak diterima KPK," cetusnya.

Tujuan kehadiran kami ke KPK RI, lebih pada mengawal kasus skandal BLBI, dimana resolusi KPK 2019 kami turut mengucapkan selamat. Namun dalam kasus skandal BLBI mestinya dituntaskan, dan tidak diacuhkan lembaga penegakan hukum.

"Total saham BCA pada 2002 sebesar 51%, dibeli Budihartono hanya sebesar 5 triliun rupiah saat itu. padahal minimal harapan kami semestinya komisioner KPK menerima kami untuk berdiskusi. Agar beban APBN bisa terhindar, dan beban fiskal," tutupnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Kasus BLBI
 
Sjamsul Nursalim dan Istrinya Bisa Berstatus DPO
 
Kekayaan Oligarki Taipan Itu Hasil Menjarah Uang Bangsa Indonesia
 
KPK Akhirnya Tetapkan Sjamsul Nursalim Tersangka Kasus SKL BLBI
 
Aktivis AMPUH: 2 Tersangka Kasus BLBI Lecehkan Surat Edaran MA, Hakim Harus Tolak Praperadilan
 
Mahasiswa Bersama Gerakan HMS Geruduk BI dan BCA Tuntut Penyelesaian Skandal BLBI serta Century Gate
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'
Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'
Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II
Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]