Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Pilpres
Gegara Viral Laporan Polisi Sebut 17 Nama Terlapor, Agus Rihat Siap Pidanakan Farhat Abbas
2018-10-06 04:14:27

Laporan Polisi yang dipublish dan menjadi viral, yang dilaporkan oleh Farhat Abbas.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait viralnya foto Laporan Polisi tentang ujaran kebencian (hate speech) dan tudingan penyebaran berita bohong (hoax) dilaporkan Farhat Abbas tertera tanggal 3 Oktober 2018 yang menyebutkan 17 nama sebagai terlapor satu diantaranya terdapat nama Arief Poyuono telah membuatnya menjadi geram.

Kuasa Hukum Arief Poyuono, Agus Rihat P. Manalu dari Law Office ARPM & Co memberikan keterangan. Dia menjelaskan bahwa mempublikasi laporan Polisi adalah diluar kebiasaan advokat dan akan rentan dengan fitnah dan pencemaran nama baik, apalagi bila laporan Farhat Abbas yang dikabarkan menjadi Timses dan Relawan Capres Cawapres nomer urut 01 yang dilakukan tersebut diduga laporan palsu bertujuan hanya untuk menyerang kehormatan orang yang dilaporkan, serta memiliki motif-motif lain selain dari bertujuan mencari keadilan.

"Kami akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata atas peristiwa itu, guna melindungi hak dan kepentingan klien kami Arief Poyuono, dan upaya hukum ini akan Kami lakukan sesegera mungkin," tegas Pengacara Agus Rihat, Jumat (5/10).

Agus Rihat menjelaskan bahwa secara pidana akan melaporkan tentang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan sesuai Pasal 220 KUHP, mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang sesuai Pasal 317 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan juncto Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE.

Yang bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Kemudian sambungnya, karena tindak pidana yang akan kami laporkan nanti diduga dilakukan oleh seorang advokat, maka bila nanti terbukti apa yang dilakukan telah melanggar Kode Etik Adovokat, maka Kami juga akan membawa persoalan ini ke organisasi advokat, dimana terlapor nanti bernaung sebagai advokat untuk melakukan tindakan dan sanksi etik sampai pada sanksi pemecatan sebagai advokat," pungkas Agus Rihat.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Amien Rais Bicara Jewer PP Muhammadiyah dan Rezim Pekok di Pengajian
BPN Prabowo-Sandi: Alhamdulillah, Biang Fitnah Sudah Dukung Jokowi
SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign
La Nyalla Sesumbar Potong Leher, Arief Poyuono: Begini Orang yang Suka Taruhan
Habib Ali Kwitang Doakan Cita-Cita Prabowo Subianto Dimudahkan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Proyek Fiktif, KPK Tetapkan 2 Pejabat PT Waskita Karya sebagai Tersangka
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Komisi III Dorong Aparat Keamanan Tingkatkan Pengamanan Pemilu 2019
Isu Perlindungan Pekerja Migran Disuarakan Kembali
UU Guru dan Dosen Perlu Perubahan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham
Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir
Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media
Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]