Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Pilpres
Gegara Viral Laporan Polisi Sebut 17 Nama Terlapor, Agus Rihat Siap Pidanakan Farhat Abbas
2018-10-06 04:14:27

Laporan Polisi yang dipublish dan menjadi viral, yang dilaporkan oleh Farhat Abbas.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait viralnya foto Laporan Polisi tentang ujaran kebencian (hate speech) dan tudingan penyebaran berita bohong (hoax) dilaporkan Farhat Abbas tertera tanggal 3 Oktober 2018 yang menyebutkan 17 nama sebagai terlapor satu diantaranya terdapat nama Arief Poyuono telah membuatnya menjadi geram.

Kuasa Hukum Arief Poyuono, Agus Rihat P. Manalu dari Law Office ARPM & Co memberikan keterangan. Dia menjelaskan bahwa mempublikasi laporan Polisi adalah diluar kebiasaan advokat dan akan rentan dengan fitnah dan pencemaran nama baik, apalagi bila laporan Farhat Abbas yang dikabarkan menjadi Timses dan Relawan Capres Cawapres nomer urut 01 yang dilakukan tersebut diduga laporan palsu bertujuan hanya untuk menyerang kehormatan orang yang dilaporkan, serta memiliki motif-motif lain selain dari bertujuan mencari keadilan.

"Kami akan melakukan upaya hukum baik secara pidana maupun perdata atas peristiwa itu, guna melindungi hak dan kepentingan klien kami Arief Poyuono, dan upaya hukum ini akan Kami lakukan sesegera mungkin," tegas Pengacara Agus Rihat, Jumat (5/10).

Agus Rihat menjelaskan bahwa secara pidana akan melaporkan tentang memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan sesuai Pasal 220 KUHP, mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang sesuai Pasal 317 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan juncto Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE.

Yang bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Kemudian sambungnya, karena tindak pidana yang akan kami laporkan nanti diduga dilakukan oleh seorang advokat, maka bila nanti terbukti apa yang dilakukan telah melanggar Kode Etik Adovokat, maka Kami juga akan membawa persoalan ini ke organisasi advokat, dimana terlapor nanti bernaung sebagai advokat untuk melakukan tindakan dan sanksi etik sampai pada sanksi pemecatan sebagai advokat," pungkas Agus Rihat.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Pilpres
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Di Sidang MK, Denny Indrayana Ungkap Sebab ILC TVOne Tak Tayang Lagi karena Ada Tekanan
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR
Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]