JEDDAH, Berita HUKUM – Gedung Kantor Konsulat Jenderal RI di Jeddah Saudi Arabia, yang berada di jalan Al Rehab Distrik terbakar. Diduga dibakar, aksi pembakaran ini dipicu amuk massa yang mayoritas diduga merupakan para TKI Ilegal, Minggu (9/6) Sore, sekitar 18.40 waktu Jeddah.
Ribuan massa yang diduga mayoritas merupakan para TKI ilegal ini mendatangi gedung guna mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP. Surat yang merupakan syarat untuk mendapatkan Paspor dan izin kerja tinggal atau identitas diri yang kerap disebut Iqoma.
Namun dugaan karena banyaknya massa dan suhu panas yang terik menyebabkan massa tidak dapat mengendalikan diri, hingga menyulut kerusuhan berujung pada pembakaran gedung KJRI. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak KJRI, namun video yang diunduh dari sejumlah TKI yang berada ditempat kejadian mempertegas adanya kejadian.
“KJRI Jedah Saudi Arabia di demo oleh ribuan tenaga kerja baik TKI dan tenaga kerja Wanita, melakukan aksi melempari batu, kayu, dan sebagian ada yang mencoba memanjat tembok Gedung KJRI Jedah, “ ujar salah Afni seorang buruh migran wanita melalui telepon seluler.
Akibat dari kejadian ini, salah seorang dari TKW di laporkan tewas, akibat dehadrasi, aksi ini bermula permintaan buruh migran, karna sulitnya mengurus kepulangan ke tanah air, masa sebagian besar di duga merupakan buruh kerja migran ilegal.
Awal dari kerusuhan di Gedung KJRI Jedah sebelum sempat dibakar massa menurut keterangan saksi M.Boy. Diduga penyebab kebakaran, karena massa marah melihat petugas KJRI menendang para TKW/ibu-ibu yang jatuh pingsan akibat kepanasan, hingga memicu aksi pembakaran.
“Saat ini 1 TKW dipastikan meninggal akibat dehidrasi. Diduga massa membakar gedung karena sulitnya mengurus kepulangan ke tanah air, massa sebagian besar adalah TKI ilegal,” ujar salah seorang TKI asal indonesia pada BeritaHUKUM. com.
Hingga berita ini di turunkan belum ada jawaban dari Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) hanya di jawab mensin penjawab telepon otomatis, terkait peristiwa ini, begitu juga dengan Kementerian Tenaga Kerja belum dapat di konfirmasi.(bhc/put) |
