Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Pajak
Gayus Kecewa Sikap Satgas PMH
Wednesday 20 Jul 2011 18:

BeritaHUKUM.com/bie
JAKARTA-Terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Halomoan Tambunan, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Dia mengungkapkan pernah dijanjikan akan diberikan keringanan sangsi hukuman yang dihadapi jika bersedia menjadi whistle blower. Namun ternyata, informasi yang diberikan justru malah menyulitkannya.

"Kamu nanti akan jadi whistle blower, dan mudah-mudahan akan kita ikuti terus, kita kawal," kata Gayus, seraya menyatakan yang menjanjikan itu adalah Sekretaris Satgas PMH Denny Indrayana dalam pertemuan dengan dengan anggota Panja Mafia Pajak Komisi III di gedung DPR , Jakarta, Rabu (20/7).

Gayus menambahkan sudah menuruti semua saran, tetapi nyatanya, ia malah merasa dijadikan alat politisasi oleh Satgas PMH. Karena diperlakukan seperti itu, dia merasa kesal terhadap Denny Indrayana.

Atas jawaban itu, anggota Komisi III DPR RI, Tri Medya Panjaitan mencoba mendalami peryataan Gayus. Politisi asal PDIP ini bertanya kepada Gayus, apa yang dijanjikan Denny Indrayana kepada Gayus sehingga mau pulang ke Indonesia setelah berhasil pergi ke Singapura. Padahal, kata Trimedya, Nazaruddin saja hingga saat ini tak mau pulang ke Indonesia.

Gayus berujar sebagai tersangka dirinya berharap hukumannya bisa diperingan. “Saya berharap vonis hukum dapat diperingan. Sudah mengaku salah sejak awal dengan harapan dapat dijatuhi hukuman sesuai porsinya,” katanya. (bie)


 
Berita Terkait Kasus Pajak
 
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak
 
Suap Pajak Saat Pandemi, Anis: Rapor Merah dan Kerja Berat Pemerintah
 
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Limpahkan Berkas Perkara Faktur Pajak Ke PN Jaksel
 
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak
 
2 Penyidik Pajak Divonis Sembilan Tahun Penjara
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]