Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Freeport
Freeport Tetap Mendapat Izin Ekspor Meski IUPK Berakhir 10 Oktober
2017-10-03 08:13:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menegaskan PT Freeport Indonesia (PTFI) tetap dapat melakukan ekspor konsentrat meskipun status IUPK yang dipegang perusahaan asal Amerika Serikat itu akan berakhir pada 10 Oktober 2017.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, persoalan izin ekspor akan tetap diberikan selagi Freeport tetap berada pada status IUPK.

"kspor tetep disesuai. Ekspor tetap, (Syarat) ekspor kan membangun smelter, kalau dia membangun ya tetep aja dikasih," kata Bambang di Kantor Kementerian ESDM, Senin (2/10).

Namun sejauh ini lanjut Bambang, pihak Freeport belum ada menemui pemerintah untuk membicarakan status IUPK Sementara yang akan berakhir 10 Oktober tersebut. Sementara hasil negosiasi sengketa antara kedua belah pihak atas pertambangan di Papua ini, belum mencapai finalisasi penandatanganan.

Sebagaimana diketahui pada Agustus, Menteri ESDM, Ignasius Jonan bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoRan, Richard C. Adkerson menyampaikan lima poin pokok kesepakatan atas perundingan kedua belah pihak.

Adapun lima poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).

2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.

5. Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Namun beberapa hari yang lalu Induk Perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI) yakni Freeport-McMoRan menyatakan keberatan atas dokumen dari pemerintah Indonesia yang menghitung nilai saham 51 perse tidak mencakup potensi pendapatan Freeport hingga 2041.

"We have received the Goverment's position on divestment dated September 28, 2017. We strongly disagree with the statement incouded in document and submit our response and clarifications of the inaccuracies contained in the Goverment's position," kata Surat Freeport-McMoRan yang ditandatangani oleh CEO Freeport McMoran Richard Adkerson.

"Freeport has worked to be responsive to the Goverment's aspiration for 51 percen ownership but has been consistently clear that the divestment is conditional upon the transactions reflecting fair value of the business through 2041 and that Freeport retain management and governance control," pungkasnya.(dd/Aktual/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Freeport
Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Lemah Negosiasi dengan Freeport
Tidak Ada Komitmen Serius Freeport Bangun Smelter
Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Tentang Negosiasi dengan Freeport
Freeport Tetap Mendapat Izin Ekspor Meski IUPK Berakhir 10 Oktober
Divestasi Saham Freeport Sebaiknya Tunggu Izinnya Habis
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
#KamiIndonesia, Ketua MPR: Jangan Ada Lagi Yang Merasa Paling Pancasila!
DPR Yakin Aksi Bela Palestina Berlangsung Damai
Haedar: Muhammadiyah Organisasi Tengahan yang Kokoh pada Prinsip
Puluhan Ribu Anak Dirundung-Seksual di Gereja, Sekolah dan Klub Olahraga Australia
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Operasi Premanisme, Jatanras Polda Metro Tangkap 2 Pelaku Jambret Tas ATM
4 Tersangka Narkoba Ditangkap dan 1 Pelaku Tewas Melawan Polisi
Polda Metro Jaya dan Perum Bulog Melakukan Operasi Pasar di Jabodetabek
Majelis Hakim Vonis Bebas Terdakwa Kasus Pungli Abun dan Elly
Mengenal Kang Ajat Cagub Jabar yang Resmi Diusung Gerindra
Uni Eropa dan Rusia Tolak Dukung Trump Mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]