JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia telah mengeluarkan perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI). Izin ekspor yang telah berakhir pada 28 Januari 2016 itu resmi diperpanjang mulai 9 Februari 2016.
Terkait hal itu, Politikus PDIP Effendi Simbolon menegaskan, perpanjangan tersebut bukanlah kesalahan Menteri ESDM Sudirman Said. Tapi, kesalahan Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi negara.
"Presiden bertanggung jawab, karena telah melanggar UU Minerba, Sudirman itu hanya kacung saja. Presiden sudah melanggar UU," tegas Effendi Simbolon, dari F-PDIP Dapil Jakarta III di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/2).
Bahkan, kata Effendi Simbolon menilai, DPR bisa melakukan pemakzulan kepada Presiden karena dinilai sudah melanggar sumpah jabatan dengan melanggar UU.
"Kita tidak cari-cari kesalahan, ini fakta. Sehingga kalah presiden melanggar sumpah jabatannya itu bisa di impeachment. Kita tidak mau negeri hancur," katanya.
Effendi mendorong DPR untuk melaporkan Presiden Joko Widodo ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelanggaran Presiden tersebut.
"Dengan pelanggaran ini, kemudian kita (DPR) menyampaikan ini ke MK, dengan dasar bahwa presiden melanggar UU," tandasnya.(dwi/rimanews/bh/sya)
|
