Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jombang
Forum Warga Kecam Komersialisasi Ibu Hamil
Sunday 12 Feb 2012 21:09:06

Pemiriksaan kandungan terhadap seorang ibu hamil (Foto: Ist)
JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Forum Warga mengecam implementasi Jaminan Persalinan (Jampersal) 2012 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasalnya, program itu lebih terkesan hanya ‘peduli’ terkait masalah penjualan perlengkapan bayi di rumah bidan atau puskesmas.

Padahal, problem terbesar dari implementasi selama ini adalah lemahnya monitoring dan penindakan terhadap pihak-pihak penyedia program itu yang secara nyata melakukan komersialisasi dan eksplotasi terhadap ibu hamil.

“Sebagai contoh, Forum Warga menerima keluhan dari Ny. Mai, salah satu pedagang pecel asal Sumbermulyo. Yang mengaku masih harus mengeluarkan biaya ketika memeriksakan kandungannya di Puskesmas Mayangan Jogoroto sebanyak dua kali; Rp 17.000 pada 19 Desember lalu dan Rp 15.000 pada 24 Januari 2012 ini,” kata aktivis Forum Warga, Aan Anshori kepada wartawan di Jombang, Minggu (12/2).

Menurut dia, jika merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Dalam Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Juknis Jampersal) Tahun 2012 secara resmi dan tegas telah dinyatakan bahwa masih ada beberapa layanan yang ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Misal, pelayanan penanganan perdarahan pascakeguguran, persalinan per ibu dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, Persalinan dan nifas serta bayi baru lahir dengan frekuensi satu kali, mengalami kenaikan sebesar Rp 150 ribu pada 2012 menjadi Rp 650 ribu, yang pada tahun 2011 hanya Rp 500 ribu,” tutur Aan.

Untuk meminimalisasi penyimpangan layanan jampersal, Forum Warga berharap, agar bupati mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur soal Jampersal, termasuk didalamnya mengatur tentang sanksi terhadap aparatur daerah yang terbukti melanggar aturan yang telah ditetapkan melalui Permenkes. “Ketiadaan payung hukum di tingkat daerah hanya akan semakin melemahkan posisi perlindungan warga dalam mengakses program ini,“ tandasnya.(sin)

Share : |

 
Berita Terkait Jombang
Indikasi Korupsi di Pusat Tercermin di Daerah
DPP Demokrat Lecehkan Rekomendasi DPRD Jombang
Forum Warga Kecam Komersialisasi Ibu Hamil
DPRD Jombang Kaji Ulang Perda Retribusi Pasar
Pedagang Desak DPRD Hentikan Kenaikan Retribusi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan
Bencana Asap Karhutla Coreng Diplomasi Sawit Indonesia
Tafsir 6A dan Tekanan Politik
Dr Jan Maringka: Penegakan Hukum Tidak Sama dengan Industri
Arab Saudi: Puing-puing Senjata 'Membuktikan Iran Berada di Balik' Serangan Kilang Minyak
Kejari Gunung Mas Tangkap Kontraktor Terduga Korupsi Dana Desa
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]