Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Jombang
Forum Warga Kecam Komersialisasi Ibu Hamil
Sunday 12 Feb 2012 21:09:06

Pemiriksaan kandungan terhadap seorang ibu hamil (Foto: Ist)
JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Forum Warga mengecam implementasi Jaminan Persalinan (Jampersal) 2012 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pasalnya, program itu lebih terkesan hanya ‘peduli’ terkait masalah penjualan perlengkapan bayi di rumah bidan atau puskesmas.

Padahal, problem terbesar dari implementasi selama ini adalah lemahnya monitoring dan penindakan terhadap pihak-pihak penyedia program itu yang secara nyata melakukan komersialisasi dan eksplotasi terhadap ibu hamil.

“Sebagai contoh, Forum Warga menerima keluhan dari Ny. Mai, salah satu pedagang pecel asal Sumbermulyo. Yang mengaku masih harus mengeluarkan biaya ketika memeriksakan kandungannya di Puskesmas Mayangan Jogoroto sebanyak dua kali; Rp 17.000 pada 19 Desember lalu dan Rp 15.000 pada 24 Januari 2012 ini,” kata aktivis Forum Warga, Aan Anshori kepada wartawan di Jombang, Minggu (12/2).

Menurut dia, jika merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Dalam Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (Juknis Jampersal) Tahun 2012 secara resmi dan tegas telah dinyatakan bahwa masih ada beberapa layanan yang ditanggung oleh pemerintah pusat.

“Misal, pelayanan penanganan perdarahan pascakeguguran, persalinan per ibu dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, Persalinan dan nifas serta bayi baru lahir dengan frekuensi satu kali, mengalami kenaikan sebesar Rp 150 ribu pada 2012 menjadi Rp 650 ribu, yang pada tahun 2011 hanya Rp 500 ribu,” tutur Aan.

Untuk meminimalisasi penyimpangan layanan jampersal, Forum Warga berharap, agar bupati mengeluarkan Peraturan Bupati yang mengatur soal Jampersal, termasuk didalamnya mengatur tentang sanksi terhadap aparatur daerah yang terbukti melanggar aturan yang telah ditetapkan melalui Permenkes. “Ketiadaan payung hukum di tingkat daerah hanya akan semakin melemahkan posisi perlindungan warga dalam mengakses program ini,“ tandasnya.(sin)

Share : |

 
Berita Terkait Jombang
Indikasi Korupsi di Pusat Tercermin di Daerah
DPP Demokrat Lecehkan Rekomendasi DPRD Jombang
Forum Warga Kecam Komersialisasi Ibu Hamil
DPRD Jombang Kaji Ulang Perda Retribusi Pasar
Pedagang Desak DPRD Hentikan Kenaikan Retribusi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan
Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]