Hal itu ditegaskan oleh koordinator FUIB Rahmat" /> BeritaHUKUM.com - Forum Umat Islam Bersatu Unjuk Rasa ke KPU dan Bawaslu

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Forum Umat Islam Bersatu Unjuk Rasa ke KPU dan Bawaslu
2019-05-14 21:23:25

Suasana saat aksi unjuk rasa didepan Bawaslu, Jakarta pusat.(Foto: BH /bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) mendesak aparat terkait untuk bertindak tegas kepada siapa pun pihak yang menyerukan aksi "people power" jelang penetapan hasil rekapitulasi resmi Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh koordinator FUIB Rahmat Himran saat menggelar aksi di depan gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

"Tolak dan tangkap elite politik yang menyerukan people power. TNI dan Polri harus tegas terhadap hal itu," ujar dia.

Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak mudah terhasut ajakan atau pernyataan elite politik yang menyampaikan seruan people power.

"Agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator menjelang 22 Mei 2019," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penyelanggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Pantauan pewarta dilokasi, usai melaksanakan aksi di KPU, ratusan massa bergerak menuju Bawaslu untuk menyampaikan pendapat yang sama.

"KPU dan Bawaslu bekerja sesuai profesional dan bertanggung jawab," tukasnya.

Aliansi yang tergabung juga dalam aksi ini FORUM UMAT ISLAM BERSATU (FUIB) ,yakni: JARNAS (Jaringan Aktivis Nasional), LINGKAR MAHASIWA NUSANTARA, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA INDONESIA dan ALIANSI AKTIVIS NUSANTARA mengadakan orasi di depan KPU dan Bawaslu mereka bersatu menolak dengan sebutan People Power.(bh/bar)


 
Berita Terkait Pemilu
 
• Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
 
• PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
 
• Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
 
• DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
 
• Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]