Hal itu ditegaskan oleh koordinator FUIB Rahmat" /> BeritaHUKUM.com - Forum Umat Islam Bersatu Unjuk Rasa ke KPU dan Bawaslu

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Pemilu
Forum Umat Islam Bersatu Unjuk Rasa ke KPU dan Bawaslu
2019-05-14 21:23:25

Suasana saat aksi unjuk rasa didepan Bawaslu, Jakarta pusat.(Foto: BH /bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) mendesak aparat terkait untuk bertindak tegas kepada siapa pun pihak yang menyerukan aksi "people power" jelang penetapan hasil rekapitulasi resmi Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 mendatang.

Hal itu ditegaskan oleh koordinator FUIB Rahmat Himran saat menggelar aksi di depan gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).

"Tolak dan tangkap elite politik yang menyerukan people power. TNI dan Polri harus tegas terhadap hal itu," ujar dia.

Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tidak mudah terhasut ajakan atau pernyataan elite politik yang menyampaikan seruan people power.

"Agar seluruh rakyat Indonesia tetap tenang dan tidak terpancing oleh provokator menjelang 22 Mei 2019," paparnya.

Selain itu, pihaknya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat dalam mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu dalam penyelanggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Pantauan pewarta dilokasi, usai melaksanakan aksi di KPU, ratusan massa bergerak menuju Bawaslu untuk menyampaikan pendapat yang sama.

"KPU dan Bawaslu bekerja sesuai profesional dan bertanggung jawab," tukasnya.

Aliansi yang tergabung juga dalam aksi ini FORUM UMAT ISLAM BERSATU (FUIB) ,yakni: JARNAS (Jaringan Aktivis Nasional), LINGKAR MAHASIWA NUSANTARA, ALIANSI MAHASISWA DAN PEMUDA INDONESIA dan ALIANSI AKTIVIS NUSANTARA mengadakan orasi di depan KPU dan Bawaslu mereka bersatu menolak dengan sebutan People Power.(bh/bar)


 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan
Beberapa Hari Dibuka, Ratusan Sekolah di Korsel Harus Ditutup Lagi karena Lonjakan Kasus Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]