JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia berencana melakukan pemeriksaan kepada mantan orang nomor 1 di DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
Semalam Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, pihaknya bakal memeriksa mantan Gubernur Fauzi Bowo alias Foke sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil di Dinas Kebersihan Pemprov DKI tahun 2009.
"Pokoknya yang mempunyai informasi atau keterangan yang dibutuhkan akan diperiksa. Nanti kita lihat perkembangannya saja," kata Andhi Nirwanto, di gedung Kejagung, Selasa (7/5).
Pengadaan mobil toilet VVIP besar dan kecil dilakukan pada masa Foke menjabat sebagai Gubernur DKI, dan Ery Basworo sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU). Dalam kasus ini Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memulai memeriksa saksi.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi mengatakan, pihaknya telah memeriksa PNS selaku anggota Panitia Pengadaan Lenny Marlina, Sekretaris Panitia Pengadaan Ali Yudho Kisrianto, dan Dirut PT Asreasea Pasirindo, Yusman Pasaribu.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kegiatan pengadaan mobil Toilet VVIP besar dan kecil, termasuk untuk mengetahui mekanisme proses lelang, serta pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang dan jasa.
"Pemeriksaan dilakukan pada pokoknya terkait tugas para saksi sebagai tim pengadaan barang dan jasa. Selain pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui mekanisme lelang, pembuatan dokumen lelang, pembuatan HPS termasuk penilaian, dan pengusulan pihak yang jadi pemenang," kata Untung.
Dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan dua orang Tersangka yakni mantan Kabid Sarana dan Prasarana Dinas kebersihan Provinsi DKI Lubis Latief (LL) selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Aryadi (A).
Kejagung meningkatkan status kasus tersebut dari Penyelidikan ke Penyidikan pada Selasa (30/4). Kejagung menduga adanya tindak korupsi berupa mark up (penggelembungan) yang diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.
Di tempat terpisah pengamat hukum Harry Hoepoedio kepada BeritaHUKUM.com mengatakan Kejaksaan lambat dalam proses penyidikan. Hal ini sebenarnya menjadi preseden buruk bagi publik yang justru mengharapkan kinerja Kejaksaan bisa lebih baik lagi, guna penegakkan keadilan, sebab anggaran yang dikorupsi bisa digunakan untuk hajat hidup orang banyak.
"Kejaksaan sangat terlambat meningkatkan penyelidikan jadi penyidikan," ungkap Harry, Rabu (8/5).(bhc/mdb) |
