JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Pada tahun ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2012 terancam kondisi defisi hingga Rp 2,1 triliun.
Hal itulah yang dilaporkan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), mengenai analisanya terhadap APBD Jakarta tahun 2012, yang menunjukkan minus sembilan persen dari total belanja daerah.
"Direncanakan tahun anggaran 2012 terancam defisit sebesar Rp 2,1 triliun. APBD DKI 2008-2011 lalu berada pada kondisi surplus, namun pada 2012 terjadi perencanaan defisit hingga mencapai minus 9 persen dari total belanja daerah," kata Direktur Resource Centre Seknas Fitra, Yenny Sucipto, dalam jumpa pers di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Minggu (24/6).
Lebih lanjut, Yenny menjelaskan ada perencanaan kenaikan pendapatan sebesar Rp 7 triliun di tahun anggaran 2012 yang berpotensi pada penggenjotan pajak.
"Dan hal yang tidak ingin terulang adalah perencanaan TA 2011 karena over optimis untuk penggenjotan pajak, maka sektor nonformal diperdakan untuk wajib memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berpotensi pembebanan pada rakyat miskin," sambungnya.
Yang kedua, lanjut dia, ada perencanaan penggenjotan PAD dari sektor BUMD ke depannya. Karena terdapat kenaikan penyertaan modal untuk pihak ketiga sebesar Rp 2,1 triliun. Sedangkan pihak ketiganya belum tahu siapa. Namun sangat mengejutkan jika pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal mengalami kenaikan sampai Rp 400 persen.
"Padahal pada TA 2011 penyertaan modal hanya dikeluarkan sebesar Rp 136,8 miliar saja," papar Yenny.
Ibukota Jakarta, dengan penduduk sebesar 9,6 juta jiwa terdapat angka kemiskinan 368,4 ribu jiwa. Selain itu persoalan kesehatan dan pendidikan masyarakat masih menjadi masalah yang tak kunjung tuntas.
"Kebijakan APBD DKI harus diakui masih belum memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat miskin. Keberhasilan pembangunan bukan terlihat dengan munculnya gedung pencakar langit. Tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan," ucap Yenny.
Padahal keberpihakan anggaran sangat menentukan adanya perubahan dan perbaikan kualitas hidup rakyat.
Sementara itu, juru bicara Gubernur DKI Cucu Ahmad Kurnia tidak dapat berkomentar banyak.
Menurutnya, rilis yang disampaikan Fitra tidak detail. Namun, Kurnia menilai APBD DKI di bawah Fauzi Bowo tidak pernah defisit."Kita nggak pernah defisit, selalu surplus. Apapun yang kita ajukan sesuai kemampuan. Dan itu atas persetujuan DPRD," ungkapnya saat dikonfirmasi.
Sebelumnya, APBD DKI Jakarta pada tahun 2008-2011 sempat mengalami surplus.(tik/biz) |
