Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Fahri Hamzah
Fahri Ingatkan Presiden Tidak Terlibat Proses Hukum yang Dihadapi KPK
2017-11-15 06:47:45

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.(Foto: andri)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak mau diseret-seret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penegakan hukum. Hal itu terkait sikap KPK yang ketika berhadapan dengan hukum, selalu datang ke Presiden dan meminta untuk tidak memproses kasusnya.

Demikian dikatakan Fahri dalam Forum Legislasi dengan tema 'Pansus Angket Apa Lagi?' bersama Anggota Pansus Angket KPK sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (14/11).

"Fakta hukum dalam kasus SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan) Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung, terkait dugaan surat palsu yang dilakukan oleh Agus Rahardjo (Ketua KPK) dan Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK), KPK selalu minta bantuan presiden," tegas Fahri.

Anehnya lagi, tambah Fahri, KPK selalu menolak panggilan Pansus Hak Angket DPR RI. Sikap ini kata Fahri menunjukkan pembangkangan KPK terhadap hukum sendiri. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pansus angket itu legal.

"Maka ke depan harus ada aturan mengikat antara sesama lembaga negara termasuk KPK. Sehingga KPK ini tidak merasa benar dan selalu benar sendiri. Siapa saja yang coba mengkritisi selalu disebut melemahkan dan mendukung korupsi," ujar Wakil Ketua DPR bidang Korkesra itu.

Pemikiran seperti itu yang menurut Fahri perlu diluruskan. Dimana KPK dalam temuan Pansus Angket terbukti mempunyai kesalahan, abuse of power, sewenang-wenang, menciptakan drama seolah-olah fakta, bahkan sebanyak 7 kali kalah dalam peradilan dan lain-lain, yang membuktikan bahwa banyak kinerja KPK yang salah.

"Kasus pencoretan nama-nama calon Menteri Kabinet Kerja bukti bahwa KPK intervensi eksekutif, dan nama-nama yang diwarnai kuning dan merah itu diproses tidak sekarang? Sementara namanya sudah hancur di masyarakat. Inilah yang harus jadi pelajaran bersama dan kalau salah tak boleh kita biarkan KPK ini," ungkap Fahri.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu menilai, cukup sudah 15 tahun ini KPK bekerja dan terbukti tak ada kasus-kasus besar yang diungkap.

"Justru, Kepolisian lebih masif dan produktif, apalagi kalau ada Densus Tipikor, maka KPK tak diperlukan lagi. Kalau KPK terus meminta bantuan presiden, konyol dan amatiran ini," kecewa Fahri.

Dalam kesempatan yang sama, Masinton menilai satu-satunya lembaga negara yang tak transparan, tak akuntabel dan tak mau diawasi di negara ini hanya KPK. Karena itu banyak temuan pelanggaran dan penyalahgunaan KPK oleh Pansus Angket KPK, dianggap tak ada masalah.

"KPK tetap merasa dirinya benar dan menolak panggilan pansus," tegas politisi F-PDI Perjuangan itu.

Menurut Masinton, KPK telah mengajarkan anarkis, tirani, dan pembangkangan hukum. Sehingga, wajar kalau ada pihak-pihak yang dipanggil oleh KPK tak penuhi panggilan.

"Jadi, cukup 15 tahun kita anak-emaskan KPK dan sudah saatnya tak membiarkan KPK salah," tandas politisi asal dapil DKI Jakarta itu.(sf/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
Kepemimpinan Bangsa Butuh Pemahaman Luas
Ngopi Bareng Fahri Hamzah untuk Nikmati Nafas Zaman Baru
Fahri Hamzah: Pidato Prabowo Peringatan Agar Tidak Membanggakan Utang
#UntukKebaikanPKS, Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke Polisi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
DPR Tekad Jaga Kedaulatan di Kawasan Pasifik
HUT Kejaksaan Negeri Ke 58: Berkarya dan Berbakti Sepenuh Hati Menjaga Negeri
Menpora Berikan Apresiasi Terhadap Atlet yang Juara di Kancah Internasional
Muhammadiyah Membumikan Islam dalam Kehidupan
14 Negara Pasifik Hadiri Forum IPPP
Bertarung di Dapil Sumut 1, Camel Petir Optimis Dapat Melenggang ke Senayan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]