Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Palestina
Fahri Hamzah Tanggapi Veto AS; PBB Kekuatannya Tak Imbang
2017-12-19 19:35:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, menyaksikan veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS), terhadap darft resolusi menolak Yerusalem sebagai Ibukota Israel yang dilakukan Negara Paman Sam itu, semakin gamblang bahwa di PBB itu kekuatannya tidak imbang. Ada kekuatan yang selalu melawan agenda masyarakat internasional, untuk menciptakan perdamaian yang sesungguhnya.

"Di sini saya selalu mengatakan, ada peluang bagi Indonesia untuk terlibat secara lebih, dalam melakukan reformasi terhadap keanggotaan PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK)," kata Fahri lewat voicemail yang diterima wartawan, Selasa (19/12).

Fahri menyampaikan ini terkait upaya AS memveto draf Resolusi DK PBB yang diajukan oleh Mesir, yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Apalagi, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan draf resolusi tersebut merupakan "penghinaan".

Melanjutkan pernyataannya, Fahri Hamzah mendesak agar Indonesia harus mengajukan proposal tentang negara-negara baru yang harus menjadi anggota DK PBB. Dalam hal ini, Turki dan Indonesia dapat sebagai alternatif, khususnya Indonesia karena menjadi negara muslim terbesar dunia.

Seharusnya, menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, klaim negara muslim terbesar di dunia ini, dapat menyebabkan masuknya Indonesia ke dalam atau menjadi anggota tetap DK PBB. Karena dengan itu, maka umat Islam akan selalu punya wakil. "Tapi, pertanyaannya adalah apakah Indonesia siap berteriak sekeras itu. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Indonesia, kata Fahri lagi, harus lebih berani berteriak menyuarakan ketidakadilan global, yang sekarang ini menyebabkan konflik dimana-mana di seluruh dunia. Peluang ini harus ditangkap, daripada terus melakukan diplomasi kecil-kecilan yang tidak akan merubah wajah dunia.

"Lebih baik kita melakukan suatu diplomasi lompatan yang menyebabkan Indonesia punya peran yang besar dihari-hari mendatang. Itu yang saya bilang, sesuai dengan besarnya bangsa Indonesia, besarnya penduduk yang diwakilinya dan besarnya harapan dunia kepada kita," harapnya.

Karena sekarang ini, Fahri melihat kalau Indonesia belum melakukan sesuatu yang sudah menjadi levelnya, yakni ibarat petinju Indonesia ini ada dikelas berat, tetapi jangan isu yang dihadapi isu-isu kelas ringan terus.

"Sekali-kali main lah isu kelas berat. Kenapa Iran bisa bermain di isu kelas berat? Kenapa Qatar yang negara kecil itu bisa juga bermain dalam isu kelas berat? Kenapa kita tidak main isu kelas berat? Dan karena itu, sebagai negara berpenduduk besar nomor empat di dunia, penduduk muslim nomor tiga di dunia, atau penduduk muslim terbesar di dunia dan penduduk negara demokrasi nomor tiga di dunia, maka layaklah kita mengambil peran-peran yang besar, dan signifikan. Itu yang sesungguhnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia khususnya umat Islam," tutup Pimpinan DPR Korkesra ini.(mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Palestina
DPR dan Pemerintah Indonesia Solid Dukung Kemerdekaan Palestina
Amerika Tutup Perwakilan Palestina dan Ancam Mahkamah Internasional ICC
Indonesia Mendukung Resolusi Perlindungan Warga Sipil Palestina
Terpilih Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia Harus Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Palestina dan Aktivis Kemanusian Kecewa Atas Perjalanan Yahya Staquf ke Israel
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Direktorat Hukum Bakamla RI Tingkatkan Kapasitas Personel di Bidang Perundang-Undangan
Museum Basoeki Abdullah akan Gelar Pameran Lukisan dari 19 Perupa
Polisi Menangkap 2 Tersangka Penjual Obat Keras Berbagai Merk 15.367 Butir
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Tommy Soeharto: KIBLAT Harus Lebih Menyapa Masyarakat Bawah dengan Bakti Sosialnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mengedepankan WBK dan WBBM, Ditjen AHU Kemenkumham Siap Laksanakan OSS
Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
Terkait Laporan NasDem, Otto Hasibuan Bersama 720 Pengacara Bergabung Mendukung Rizal Ramli
Ada 17 Poin Pakta Integritas Ijtima Ulama II Ditandatangani Prabowo Subianto
Pemuda Muhammadiyah Tantang Sandiaga Uno Hadirkan Perubahan Ekonomi
Babak Baru Politik Kardus, Pengamat: Untuk Menjerat Mahar Politik, UU Harus Punya Pasal Serius
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]