Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan
2018-07-19 05:29:29

Wakil Ketua DPR RI/Korkesra, Fahri Hamzah (F-PKS).(Foto: IwanArmanias/Iw)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku sangsi dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait rilis data angka kemiskinan di Republik Indonesia yang mencapai titik terendah sepanjang sejarah.

Dalam pernyataannya, Fahri mengaku akan membuat catatan mengenai angka kemiskinan yang sebenarnya. Ia meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menginformasikan data dan fakta kepada masyarakat.

"Ada data lain yang mengatakan bahwa kedalaman kemiskinan Indonesia itu semakin tinggi. Kerawanan kemiskinan Indonesia semakin meluas. Rawan itu berarti kehidupan masyarakat terus berada di dekat garis kemiskinan. Tidak ada progres bahwa masyarakat benar-benar meninggalkan garis kemiskinan. Kemiskinan dijadikan tren harian bagi rakyat," ujarnya saat ditemui di Media Center DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut politisi dapil NTB ini, kerawanan di sekitar garis kemiskinan masyarakat belum selesai diatasi. Untuk itu ia mengaku akan mencoba mengungkap data yang dibuat oleh BPS tersebut dan mempertanyakannya kepada pemerintah.

"Saya akan ungkap data tersebut, dan membuat pemerintah akan menjawab lagi, real tidak perubahan ini? Sebab dari tren yang saya baca, seluruh data kemiskinan menunjukkan kita makin miskin. Buruh semakin miskin, dan yang paling besar menyumbangkan kemiskinan adalah para pekerja tani," tegas alumni Universitas Indonesia ini.(eps/sf/DPR/bh/sya)



 
Berita Terkait Fahri Hamzah
 
• Tegur Dahnil, Fahri Hamzah: Bro, Jangan Seret Pak Prabowo Ke Isu Kecil
 
• Fahri Hamzah Sarankan Presiden Bentuk Perppu Perlindungan Data Penduduk
 
• Kivlan Zen Batal Dicekal, Fahri Hamzah: Bukti Hukum Kita Diatur Segelintir Orang
 
• Jika Prabowo Menang, Fahri Usul SBY dan Amien Rais Jadi Menteri Senior
 
• Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]