JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dituding selalu ikut campur dalam konflik internal Partai Golkar. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, jika pria asal Nias itu tidak ikut campur maka peluang islah kepengurusan Partai Golkar akan terbuka.
"Partai dibiarkan selesaikan masalah sendiri, kan ada mekanisme politik. Diam saja dulu, tunggu (proses) pengadilan," ujarnya, Jumat (22/5).
Yasonna Laoly juga dianggap sebagai pengacau perpolitikan Indonesia. Sebab, ia terus menabrak peraturan tentang penyelesaian konflik kepengurusan partai politik.
"Ini islah belum, mahkamah partai ditorpedo surat, pengadilan pun ditorpedo. Harusnya enggak usah banding, jadi kayak pengacau terus-menerus (Yasonna)," ucap Fahri.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, jika Yasonna Laoly mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait Golkar, maka partai berlambang beringin itu terancam tidak bisa ikut pilkada. PTUN sendiri mengabulkan gugatan Aburizal Bakrie terkait pengesahan Golkar kepengurusan Agung Laksono oleh Yasonna.
"Jadi, ini kita tidak mengerti apa yang terjadi. Kan kalau enggak ada banding enak. Kan Pak Agung sama Pak Ical tinggal ketemu (islah)," tutur Fahri.
Sementara, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menulis melalui akun Twitter-nya bahwa ada satu pihak di pemerintahan yang selalu membuat gaduh perpolitikan Indonesia. Prabowo dalam akun Twitter-nya, @Prabowo08, dengan 1.838.645 followers menyinggung sejumlah pihak di pemerintahan yang disebutnya terus membuat gaduh.
"Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri. #1TahunKMP," tulis Prabowo.
Prabowo memberi pesan kepada Presiden Jokowi bahwa ketenangan politik tak akan terwujud kalau ada yang terus membuat gaduh. Prabowo juga mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan menjaga muruah demokrasi.
"Ketenangan politik hanya akan terwujud kalau demokrasi dihormati dan dijalankan. Tak boleh ada akal-akalan terhadap hukum dan demokrasi," kata Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini lantas menegaskan komitmen KMP untuk terus bermitra kritis dengan pemerintah seperti terus memberi saran demi kebaikan pemerintahan Jokowi-JK.
"KMP akan selalu menjaga dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mohon doa dan dukungan sahabat selalu. Terima kasih. #1TahunKMP," jelas Prabowo.
Sedangkan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, kemungkinan tweet dari Prabowo tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
Menurutnya, politikus PDI Perjuangan (PDIP) telah keluar jalur dengan ikut campur mengenai konflik di tubuh partai politik (parpol), seperti Golkar dan PPP.
"Semua tahu, dimulai Menkumham yang buat keputusan politik, dan pengadilan membatalkan. Keputusan politik PPP dan Partai Golkar, berarti kesalahan 100 persen," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu membandingkan Yasonna dengan para menteri di luar negeri. Ia mengatakan jika pembantu presiden sudah berbuat kesalahan yang fatal pasti akan mengundurkan diri, atau yang terburuk adalah bunuh diri.
"Kalau di luar negeri ngundurin diri atau bunuh diri," tegasnya.
Oleh karena itu, disarankan Yasonna bertindak seperti negarawan yang tidak ikut campur dalam urusan partai, serta lebih memilih mewujudkan program-program nawacita yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
"Jangan buat kegaduhan, kondisi ekonomi, dipengaruhi politik, karena akan membuat pemerintah sulit bergerak," tuturnya.(fid/abp/okezone/bh/sya) |
