Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
Fahri Hamzah: Mestinya IDI Yang Periksa dokter Ani Hasibuan
2019-05-17 21:48:42

Ilustrasi. #SaveDokterAniHasibuan.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah penyidik Polda Metro Jaya memanggil dokter Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan dinilai salah kaprah.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menekankan, semestinya Ani Hasibuan diperiksa Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Daripada memeriksa dokter ahli saraf Ani Hasibuan dengan tuduhan ujaran kebencian, mendingan periksa IDI. Lagipula apa yang disampaikan dokter Ani itu bukan ujaran kebencian," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/5).

Menurut Fahri, ini sama saja melarang akademik berbicara keilmuannya.

"Kalau dokter nggak boleh analisa kematian, maka nanti arsitek nggak boleh bicara bangunan, ulama nggak boleh ngomong agama, politisi nggak boleh bicara politik, lawyer nggak boleh bicara hukum, ekonom nggak boleh bicara ekonomi karena semua kena delik ujaran kebencian," tutur inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GABRI) itu.

Ia menyayangkan sikap aparat keamanan yang justru tidak mendukung kondusivitas pasca Pemilu. Pasalnya, aparat justru ikut-ikutan memanaskan tensi politik saat ini.

"Kenapa nggak mendukung pencarian fakta untuk menjawab kegelisahan publik ya?" kata anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sedianya hari ini dokter Ani Hasibuan diperiksa oleh penyidik Ditreskimsus Polda Metro Jaya. Namun, yang bersangkutan tidak datang.

Menurut Amin Fahrudin yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya menjelaskan,kliennya berhalangan hadir lantaran sakit.

“Jadi, kami minta ke penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penundaan pemeriksaan terhadap klien kami,” ujar Amindi Mapolda Metro Jaya, Jakarta, siang tadi.(RMOL/bh/sya)



 
Berita Terkait Pemilu
 
Tiga Pakar Bicara Soal Pemilu Serentak
 
KPU Telah Lakukan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Serentak
 
Pandangan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Ahli MK tentang Pemilu 'Serentak'
 
Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
 
Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Komisi VII - Dubes Uni Eropa Bahas 'Renewable Energy'
Bernuansa Politis, 16 Juli Ini KSBSI Tidak Akan Demonstrasi
Nah! Ashari Taniwan Diduga Dalang Utama Import Besi Siku Berlabel SNI Palsu
Kasus Belum Inkrah, Masinton Pasaribu: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar: Polisi Harus Responsif atas Laporan Santri terhadap Denny Siregar, Jangan Diskriminatif
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang
Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]