Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pemilu
Fahri Hamzah: Mestinya IDI Yang Periksa dokter Ani Hasibuan
2019-05-17 21:48:42

Ilustrasi. #SaveDokterAniHasibuan.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah penyidik Polda Metro Jaya memanggil dokter Robiah Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan dinilai salah kaprah.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menekankan, semestinya Ani Hasibuan diperiksa Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

"Daripada memeriksa dokter ahli saraf Ani Hasibuan dengan tuduhan ujaran kebencian, mendingan periksa IDI. Lagipula apa yang disampaikan dokter Ani itu bukan ujaran kebencian," kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/5).

Menurut Fahri, ini sama saja melarang akademik berbicara keilmuannya.

"Kalau dokter nggak boleh analisa kematian, maka nanti arsitek nggak boleh bicara bangunan, ulama nggak boleh ngomong agama, politisi nggak boleh bicara politik, lawyer nggak boleh bicara hukum, ekonom nggak boleh bicara ekonomi karena semua kena delik ujaran kebencian," tutur inisiator Gerakan Arah Baru Indonesia (GABRI) itu.

Ia menyayangkan sikap aparat keamanan yang justru tidak mendukung kondusivitas pasca Pemilu. Pasalnya, aparat justru ikut-ikutan memanaskan tensi politik saat ini.

"Kenapa nggak mendukung pencarian fakta untuk menjawab kegelisahan publik ya?" kata anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sedianya hari ini dokter Ani Hasibuan diperiksa oleh penyidik Ditreskimsus Polda Metro Jaya. Namun, yang bersangkutan tidak datang.

Menurut Amin Fahrudin yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya menjelaskan,kliennya berhalangan hadir lantaran sakit.

“Jadi, kami minta ke penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penundaan pemeriksaan terhadap klien kami,” ujar Amindi Mapolda Metro Jaya, Jakarta, siang tadi.(RMOL/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait Pemilu
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Baleg DPR Harapkan Keseriusan Pemerintah Bahas Undang-undang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]