Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Palestina
Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina
2018-12-19 06:54:40

Tampak delegasi Indonesia di acara "The 2nd Parliamentarians for Al Quds Conference" di Istanbul Turki.(Foto: @kawanFH)
TURKI, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berpendapat bahwa pembebasan Al-Quds, persatuan dan keberanian dunia Islam adalah syarat. Seperti yang pernah dijadikan misi dan ciri Presiden Pertama RI Bung Karno, dahulu, sejalan juga dengan yang diperankan Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini.

"Kita tidak bisa berharap dari Amerika. Kenapa? Jangankan ada negara yang namanya Palestina, ada perdamaian itu sendiri mereka enggak mau. Kenapa mereka enggak mau ada perdamaian? Karena kalau damai, bisnis mereka berhenti. Kasarnya, kalau saya bikin senjata untuk perang, tapi kalau perangnya enggak ada, kan perusahaan saya bangkrut," jelas Fahri.

Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri sidang "The 2nd Parliamentarians for Al Quds Conference" di Istanbul Turki, Jumat (14/12) lalu. Di antara delegasi Indonesia, hadir Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, Ketua Kaukus Parlemen Indonesia-Palestina Rofi Munawar, Anggota Fraksi PPP Arsul Sani, dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Maka dari itu, lanjut Fahri, ketimbang terus menerus berharap dari inisiatif Amerika, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Sekarang, harus memformat suatu koalisi baru yang dipenuhi oleh negara-negara yang lebih tulus memandang persoalan Palestina ini, sehingga kemerdekaan negara itu setahap demi setahap dapat dilacak, untuk kemudian menjadi bagian dari proses yang lebih maju dari waktu ke waktu.

"Sebab, yang bisa menyelesaikan masalah Palestina ini, ya kita yang tidak ikut membuat masalah. Karena itu, aliansi negara-negara seperti Turki, Indonesia, dimasa-masa yang akan datang itu sangat diperlukan untuk bertindak lebih konkrit bagi kemerdekaan Palestina," ujar Pimpinan DPR RI Koordinaor Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Bahkan, Fahri mengingatkan Pemerintah Indonesia bahwa inisiatif Indonesia pada tingkat global, dan khususnya tentang Palestina itu terlalu dalam. Sebab, dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

"Maka haram hukumnya bagi rakyat dan bangsa Indonesia, apalagi para politisnya untuk mengakui para penjajah. Haram hukumnya bagi kita untuk menerima negara Israel, terlebih lagi Bung Karno pernah menyatakan, hutang kita kepada Palestina," beber Anggota DPR dari dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Pemerintah dan seluruh Bangsa Indonesia, menurut Fahri, harusnya lebih progresif menggalang. Dia contoh pada sekitar tahun 1962 hingga 1963, Bung Karno membuat Ganevo, untuk menentang kehadiran negara-negara penjajah dalam sepakbola. "Kalau dalam sepakbola saja, Bung Karno menentang, apalagi dalam politik? Nah itulah keberadaan Indonesia dari dulu," pungkas Fahri.(sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Palestina
AS Resmi Hentikan Dana Bantuan untuk Kepentingan Palestina di Gaza dan Tepi Barat
Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina
Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen
DPR dan Pemerintah Indonesia Solid Dukung Kemerdekaan Palestina
Amerika Tutup Perwakilan Palestina dan Ancam Mahkamah Internasional ICC
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hong Kong: Aksi Ribuan Massa Tetap Digelar Meski RUU Ekstradisi Ditangguhkan
Diterpa kegaduhan, Ketua PD Desak KLB: Demi Harkat dan Martabat SBY!
Pertarungan 'Moral' Di Mahkamah Konstitusi
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada
Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding
Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia
Arief Poyuono: Paslon 01 Mesti Didiskualifikasi, KPU Enggak Paham BUMN Sih..
Sambangi MK, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bawa Bukti yang Menghebohkan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]