Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
FPI
Fadli Zon Minta Pangdam Jaya Dicopot Gegara 'FPI Bubarkan Saja Itu'
2020-11-20 20:54:42

Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI menilai pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang menyinggung soal 'bubarkan FPI', sudah melanggar tujuan pokok fungsi (tupoksi) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Fadli menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya.

"Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja," kata Fadli kepada wartawan, Jumat (20/11).

Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya,

TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial seperti di daerah Papua.

"Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan pendekatan kekuasaan," kata Fadli.

"TNI harusnya fokus hadapi ancaman disintegrasi teritorial seperti di Papua yang kini makin menguat," imbuhnya.

Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kendaraan taktis (rantis) militer yang terlihat di kawasan DPP FPI sebagai kejadian yang janggal dan aneh.

Fadli Zon mempertanyakan dan meminta agar kejadian tersebut diusut.

"Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP FPI. Apakah mau menakut-nakuti? Harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan tupoksinya," ucapnya.

Fadli mengatakan kejadian yang melibatkan rantis TNI di Petamburan merupakan kejadian memalukan dan mendegradasi institusi TNI. "Kejadian di Petamburan benar-benar memalukan dan mendegradasi TNI," ujar Plt Ketua DPR Tahun 2017-2018 ini.

Diketahui, pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berawal saat dia merespons video viral yang memperlihatkan proses penurunan baliho Habib Rizieq Syihab (HRS) dilakukan oleh orang berbaju loreng. Dudung mengatakan peristiwa itu merupakan perintahnya.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Itu perintah saya," ujar Mayjen TNI Dudung di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).

Dudung mengatakan semua pihak harus taat terhadap hukum yang ada di Indonesia. Bahkan, Dudung menyebut, apabila FPI tidak taat terhadap hukum, bisa dibubarkan.

"Begini, kalau siapa pun di republik ini, ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau udah jelas ada aturannya, ada bayar pajak, dan tempat ditentukan, jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," katanya.

Sementara itu, video yang menunjukkan kendaraan milik TNI melintas di Jl KS Tubun, Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus), beredar di media sosial (medsos). Video ini menjadi sorotan karena sejumlah kendaraan sempat berhenti di jalan dekat DPP FPI.

Dalam video yang beredar, kendaraan yang paling kentara adalah kendaraan taktis 'Maung'. Di samping bodi kendaraan bikinan PT Pindad tersebut tertulis 'Koopssus TNI'. Koopssus tak lain adalah Komando Operasi Khusus, pasukan elite milik TNI.

Komandan Koopssus (Dankoopssus) TNI Mayjen TNI Richard Tampubolon menjelaskan tidak ada peristiwa khusus terkait rombongan kendaraan tersebut. Dia mengatakan rombongan kendaraan dalam perjalanan menuju markas di Cilangkap, Jakarta Timur.

"Perjalanan kembali ke markas, susunan konvoi harus hati-hati di jalan," kata Mayjen Richard Tampubolon saat dihubungi, Kamis (19/11).(hel/gbr/detik.com/bh/sya)


 
Berita Terkait FPI
 
Tak Terdaftar Lagi di Kemendagri, FPI: Tak Peduli, Tak Ada Manfaat
 
Fadli Zon Minta Pangdam Jaya Dicopot Gegara 'FPI Bubarkan Saja Itu'
 
Tim Hukum FPI Laporkan Penghina Habib Rizieq Shihab ke Polisi
 
FPI, GNPF-Ulama dan PA 212: Pemerintah Gagal Atasi Penistaan Agama dan TKA China
 
Anton Tabah: Hendropriyono Konyol Kalau Samakan FPI dengan DI/TII
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Satgas COVID-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran
Resmob Polda Metro Ringkus Komplotan Penipu yang Dikendalikan Warga Negara Afrika
Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi
Kasus Kerumunan Massa Acara Akad Nikah Putri HRS Disebut Ada Unsur Pidana
Gara-gara Benur, Gerindra Babak Belur
Polres Metro Jaksel Amankan 26 Tersangka Narkoba Periode 19-26 November 2020
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP
PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali
Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS
BMKG: Waspada Potensi Cuaca Ekstrem Sepekan ke Depan
Bareskrim Polri: Peredaran Sabu Ditengah Pandemi Meningkat Hingga 2 Ton
Presidium KAMI: Anies Menuai Simpati Rakyat Sebagai Pemimpin Masa Depan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]