JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan perkembangan koperasi di Indonesia sangat mengkhawatirkan, terlebih lagi banyak koperasi yang tumbang, salah satunya dikarenakan tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan kurangnya ruang gerak koperasi.
Hal tersebut dikatakan Fadli usai beraudiensi dengan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (PKPN RI) di ruang kerjanya, Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/10).
"DPR bisa mendorong hal ini melalui komisi terkait untuk dibahas, agar koperasi yang masih ada bisa dipertahankan dan bisa tumbuh lagi koperasi lainnya, dan pemerintah juga perlu memberikan perhatiannya," jelasnya.
Fadli menambahkan, hal ini juga sesuai dengan keinginan Presiden yang ingin melakukan reformasi total terhadap koperasi, "Apalagi koperasi juga berfungsi memberdayakan individunya dengan memberikan keuntungan yang dirasakan bersama oleh masyarakat, tidak hanya segelintir orang seperti badan usaha lain," terang politisi dari Partai Gerindra ini.
Sementara itu, Fadli menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut, PKPN RI meminta kepada DPR untuk menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak menyamaratakan antara pajak koperasi dengan pajak badan usaha.
"Saya rasa ini penting, karena koperasi melibatkan masyarakat yang lebih banyak, tidak seperti badan usaha yang di dalamnya ada sistem kapitalistik seperti CV yang mencari keuntungan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja," lanjutnya.(rnm/DPR/bh/sya) |
