Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Fadli Zon
Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP
2019-11-06 05:12:23

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin saat penetapan pimpinan BKSAP..(Foto: Runi/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komposisi pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2019-2024 telah disepakati. Dalam rapat penetapan pimpinan BKSAP yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, disepakati Pimpinan BKSAP terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.

Dalam rapat penetapan yang dilaksanakan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/11), Anggota DPR RI dari F-Gerindra Fadli Zon terpilih sebagai Ketua BKSAP. Sementara empat wakil ketua yang disepakati adalah Charles Honoris (F-PDI Perjuangan), Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), Mardani (F-PKS), dan Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).

Setelah disepakati secara aklamasi, Azis menyerahkan palu sidang secara simbolis kepada 5 pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang merupakan ujung tombak dalam menjalankan diplomasi Parlemen ini. Usai pelantikan, Ketua BKSAP Fadli Zon memimpin rapat pleno untuk menyusun agenda kerja BKSAP.

Fadli mengatakan, diplomasi Parlemen merupakan salah satu mandat DPR RI untuk mendukung politik luar negeri pemerintah. Karenanya, agenda kerja BKSAP ke depan akan fokus pada penyelesaian isu-isu regional maupun internasional agar sejalan dengan kepentingan nasional.

"BKSAP ini adalah tools atau alat dari diplomasi Parlemen, dan bagian dari first track diplomacy. Kita akan memetakan dulu tantangan kita di regional maupun bilateral dan juga isu lainnya. Diplomasi kita adalah diplomasi negara, jadi pasti mendukung kepentingan nasional," imbuh Fadli.(ann/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Fadli Zon
 
• Teguran Partai Gerindra Bikin DPR Makin Lemah, Fadli Zon Harus Melawan
 
• Fadli Zon Terpilih Jadi Biro Komisi Demokrasi dan HAM IPU
 
• Diplomasi Parlemen Bagian dari Diplomasi Total Indonesia
 
• Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP
 
• Tak Peduli Gerindra Gabung Koalisi Pemerintah, Fadli Zon: Saya Akan Tetap Kritis
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]