Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
PKS
FPKS Pastikan Tolak Kenaikan BBM
Friday 30 Mar 2012 13:53:24

FPPP DPR pun berencana untuk mengambil sikap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dalam rapat paripurna siang ini (Foto: Dpr.go.id)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Fraksi Partai Golkar )FPG) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR memastikan diri untuk tetap menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan, FPKS memastikannya dengan menggelar rapat pleno fraksi untuk melakukan konsolidasi untuk memastikan seluruh anggotanya satu suara dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Jumat (30/3) ini.

Hasilnya, Fraksi PKS konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami berkeyakinan pemerintah tak perlu menaikan harga BBM. Sikap kami ini akan ditunjukkan pada saat voting di rapat paripurna nanti, kata Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal kepada wartawan, usai rapat pleno fraksi.

Menurut dia, fraksinya meyakini bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk menganalisis gejolak harga minyak dunia dan mengelolanya secara tepat dalam konteks kondisi mikro dan makro ekonomi. "Kami yakin pemerintah amat memahami dan menyadari kondisi nyata kehidupan masyarakat. Pemerintah jangan mengambil kebijakan yang menyengsarakan dan menyakiti hati rakyatnya," imbuh Mustafa.

Sementara itu, Ketua FPPP DPR PPP Hasrul Azwar memastikan sikap fraksinya akan sama dengan dua fraksi lainnya, yakni FPG dan FPKS. Menurutnya, FPPP akan ikut menolak penaikan harga BBM bersubsidi. Sikap ini diambil, setelah rapat pleno di ruangan FPPP. Sikap tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR nanti.

"PPP meyakini pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai hal itu dan akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk menunda kenaikan harga BBM sampai kondisi real masyarakat telah siap," jelas dia.

Seperti diketahui. DPR akan mengambil keputusan terkait dua opsi besaran subsidi energi yang nantinya berimplikasi pada keputusan pemerintah untuk menaikkan atau tidak harga BBM bersubsidi per 1 April nanti. Rapat paripurna akan membahas dua opsi yang disertai pengambilan keputusan apakah mengamandemen atau tidak Pasal 7 ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik.

Dua opsi yang akan ditawarkan Banggar DPR dalam rapat paripurna, yakni opsi pertama subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun. Sedangkan opsi kedua yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 178 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Jika opsi pertama yang dipilih, maka penaikan harga BBM akan disetujui. Alasannya, subsidi BBM dipangkas menjadi Rp137 triliun. Namun jika opsi kedua yang dipilih maka penaikan harga BBM dibatalkan, karena subsidi BBM sebesar Rp178 triliun.(inc/rob)


 
Berita Terkait PKS
 
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
 
PKS Siap Berperan Sebagai Checks and Balances Sendirian
 
Warga Maluku Tersinggung Wiranto Sebut Pengungsi di Maluku Jadi Beban Pemerintah
 
PKS: Ijtima Ulama IV dan Tokoh Nasional Pasti Membawa Berkah
 
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]