Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
FPI
FPI Demo KPK, Minta Bupati Sula Segera Diperiksa
Friday 08 Feb 2013 22:12:15

Apanduk pada aksi demo Puluhan aktivis islam dari Maluku yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Peduli Aqidah (GEMPA), dan Front Pembela Islam (FPI), Jum'at (8/2) di depan gedung KPK.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan aktivis islam dari Maluku yang tergabung dari Gerakan Masyarakat Peduli Aqidah (GEMPA), dan Front Pembela Islam (FPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jum'at (8/2).

Aksi ini guna melaporkan Bupati Sula Maluku Ahmad Hidayat, dimana dugaan pembangunan Proyek Rp. 2,167 miliar, dimana bangunan Masjid sampai saat ini masih amburadul dan menjadi sarang babi hutan.

Terlihat Habib Seleon dari FPI dalam aksi ini melaporkan dugaan penyelewengan dana pembangunan masjid ke Dumas KPK.

Dalam orasinya disampaikan bahwa, menolak Bupati Sula Maluku yang bermasalah dengan kasus korupsi Masjid, pada Selasa (15/1).

Aksi Damai Gabungan Masyarakat Anti Korupsi ini sempat menutup satu ruas jalan dari arah Menteng menuju Mampang Prapatan. Serta Polisi dari unsur Brimob, Polsek dan Polres terlihat berjaga dan mengantisipasi kemungkinan keos.

Dalam aksinya, mereka membawa spanduk yang juga mengecam Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, sambil bersholawat dan memakikan takbir. Selain itu, pendemo juga meminta KPK serius dalam penyidikan kasus korupsi.

Aksi puluhan aktivis dan mahasiswa islam asal Maluku ini berjalan tertib dan damai di depan gedung KPK. Sementara, pendemo juga mengancam akan kembali lagi berdemo untuk menuntut proses hukum atas laporan mereka. Selanjutnya mereka membubarkan diri dengan tertib.(bhc/put)


 
Berita Terkait FPI
 
Eks Ketum FPI Shabri Lubis Ditahan Polisi Terkait Kasus Petamburan
 
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan
 
Tim Hukum FPI Klaim Laporan Informasi Pelanggaran HAM Berat Sudah Diterima Mahkamah Internasional
 
Komnas HAM: Meninggalnya 4 Laskar FPI di Tangan Petugas Termasuk Pelanggaran HAM
 
Hamdan Zoelva: FPI Bukan Ormas Terlarang seperti PKI, Mengedarkan Konten FPI Tidak Dapat Dipidana
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]