Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Cambuk
FPAU Minta PSK Online Aceh Dihukum Cambuk
2018-03-29 04:19:59

Ilustrasi. Tampak 7 orang tersangka. kasus jaringan prostitusi online di Aceh Utara.(Foto: BH /sul).
ACEH, Berita HUKUM - Forum Pemuda Aceh Utara (FPAU) meminta bagi pelanggar syariat Islam di Aceh dihukum cambuk. Hal ini disampaikan terkait diamankannya lima tersangka kasus jaringan prostitusi online di kawasan Cunda, Muara Dua, Lhokseumawe, Senin (26/3).

Dalam penggrebekan itu, polisi mengamankan lima orang tersangka. Tiga wanita, dan dua pria. Adapun yang diamankan yaitu, GW (33) SA (21), RR (24), PH (41) dan ES (33).

Sebelumnya, Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banda Aceh juga berhasil membongkar prostitusi online di Banda Aceh. Seorang mucikari dan enam wanita yang diduga pekerja seks komersial (PSK) diamankan dari sebuah hotel berbintang, Rabu (21/3) sekitar pukul 23:00 WIB.

Ketujuh PSK tersebut yaitu, AY (28) karyawan swasta, dan enam wanita muda yang masih tercatat mahasiswi, RM (23), MJ (23), CA (24), DS (24), RR (21) dan IZ (23). Polisi juga menciduk germo yang berinisial MR (28), juga tercatat masih sebagai mahasiswa. Keseluruhan PSK itu merupakan warga Aceh, sementara mucikari merupakan warga Sumatera Utara.

Mereka memasang tarif paling rendah Rp 1 juta dan paling tinggi 2 juta. Untuk tempat tergantung pada kesepakatan.

"Ini harus dihukum cambuk, karena telah mencoreng nama baik Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah," tegas Ketua Divisi Hubungan Masyarakat FPAU, Rajali Samidan, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Rabu (28/3).

Rajali mengatakan, dalam hal ini pemerintah bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada para PSK dan mucikari yang telah merusak anak Aceh dan mereka juga harus dicambuk sesuai dengan berlakunya qanun (peraturan daerah) Syariat Islam di Aceh.

"Jadi sudah sepantasnya mereka dihukum cambuk agar memberikan efek jera bagi para PSK dan mucikari lain yang belum terungkap kedoknya," tegas Rajali.

Selain itu, FPAU juga berharap kedepan pengawasan hotel harus diperketat oleh pemerintah karena masih banyak tempat dan anak Aceh yang melakukan hal tersebut. Pihaknya meyakini banyak hotel dan tempat lain yang ada di Aceh dijadikan tempat prostitusi atau perzinahan.(bh/sul)


 
Berita Terkait Cambuk
 
• Pergub Tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dilaksanakan di LP Lukai Hati Rakyat Aceh
 
• FPAU Minta PSK Online Aceh Dihukum Cambuk
 
• Kajari Kuala Simpang Eksekusi Cambuk 7 Tersangka Maisir atau Perjudian
 
• Algojo Eksekusi Cambuk 4 Orang dan Ada 10 Kasus Lagi Antri
 
• Karena Hamil Yusra Selamat dari Sabetan Cemeti Rotan Algojo
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]