JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamanan data Pemilu 2014 harus dilakukan oleh KPU. Bahkan KPU harus memberikan jaminan kalau data Pemilu agar tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Namun demikian, pengamanan data bukan berarti tidak dapat diakses oleh pihak-pihak di luar KPU, sebaliknya pengamanan data Pemilu tidak boleh terlepas dari prinsip transparansi data.
Sehubungan dengan sikap KPU yang mengkaji kembali kerjasama pengamanan data dengan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), banyak pihak berharap KPU membatalkan MoU tersebut.
Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT) mengatakan, LEMSANEG tidak berkompeten dalam hal pengamanan data pemilu. Oleh karena itu, sebaiknya KPU tidak melanjutkan MoU dengan LEMSANEG, karena tidak tepat.
“Tugas LEMSANEG adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang persandian, termasuk memastikan agar komunikasi Presiden dan Pejabat Tinggi Negara tidak bocor kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan,” sebut Hotland Sitorus.
Sebagaimana kita ketahui, telah terjadi penyadapan komunikasi Presiden dan Pejabata Tinggi Negara lainnya oleh Australia. Kejadian ini seharusnya tidak terjadi karena keberadaan LEMSANEG yang bertugas untuk menangkal hal tersebut. Lantas sekarang apa tanggung jawabnya?
“Untuk itu, sebaiknya KPU memilih bekerjasama dengan lembaga independen yang memiliki kompetensi di bidang keamanan jaringan dan web. Banyak akademisi dan pakar IT di berbagai universitas yang memiliki kemampuan mumpuni.” lajut Hotland Sitorus.
Senada dengan hal tersebut, sekretaris jendral FAIT, Janner Simarmata menambahkan, FAIT mendukung apabila KPU membentuk konsorsium pengamanan data Pemilu 2014.
“Kami mendukung sepenuhnya niat baik KPU untuk memebentuk konsorsium pengmanan data Pemilu, tentunya apabila dihuni oleh lembaga-lembaga yang indpenden dan berkompeten untuk itu,” sebut Janner Simarmata.
“KPU hendaknya menanggapi dengan baik masukan dari berbagai pihak.
Tentunya ini juga akan menjaga legitimasi Pemilu 2014 yang akan dilaksanakan nanti,” pungkas Janner Simarmata.(rls/fai/bhc/sya)
|
