JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa tahun terakhir ini, Indonesia masih dihantui oleh persoalan ekonomi fundamental, seperti angka pengangguran yang tinggi, kemiskinan, dan kesenjangan. Fakta ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera merubah fundamental ekonomi nasional menjadi kelas menengah atas.
Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI Adang Sudrajat dalam pemandangan umum fraksinya atas pidato Presiden Joko Widodo menyangkut RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
"Memasuki 73 tahun kemerdekaan dan 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, kita masih dihantui persoalan ekonomi yang fundamental, terkait pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Jumlah rakyat yang menganggur mencapai 6,87 juta jiwa. Jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin masih sangat tinggi, masing-masing 25,9 juta jiwa dan 96,8 juta jiwa," ungkap Adang.
Lebih lanjut F-PKS memandang, kesenjangan pendapatan rakyat begitu lebar. Ini ditunjukkan dari rasio gini yang mencapai 0,39. Ditambah, kondisi perekonomian nasional yang sangat mengkhawatirkan, seiring besarnya tekanan ekonomi global, melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus Rp14.600, tergerusnya daya beli rakyat, belum bergairahnya dunia usaha, dan stagnannya pertumbuhan ekonomi.
"Ekonomi Indonesia saat ini juga berada di persimpangan sejarah, apakah mampu naik kelas menjadi ekonomi papan atas atau terperangkap pada ekonomi papan tengah bawah. Para ahli telah mengingatkan bahwa sangat rentan terjatuh dalam pendapatan menengah bawah dalam waktu yang lama dan gagal naik kelas menjadi ekonomi papan atas. Tanda-tandanya sudah terlihat di depan mata. Ketimpangan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, dan daya saing ekonomi yang terus menurun dengan ditandainya deindustriliasasi," papar Adang.
RAPBN 2019 di mata F-PKS tidak menunjukkan optimisme yang meyakinkan. Janji-janji ekonomi pemerintah harus segera direalisasikan. Tapi saat bersamaan, pemerintahan Jokowi-JK tinggal kurang lebih setahun lagi. "F-PKS memandang RAPBN tahun 2019 yang diajukan menunjukkan semakin tidak optimis dalam menunaikan janji-janji ekonominya," tandasnya lagi.(mh/sf/DPR/bh/sya) |
